Diancam Australia, Ditekan PBB, Ini Reaksi Pemerintah Jokowi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang sukarelawan dari

    Seorang sukarelawan dari "Mercy Campaign" memegang stiker sebagai kampanye untuk menyelamatkan dua terpidana asal Australia, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran yang akan segera dieksekusi mati, di Denpasar, Bali, 31 Januari 2015. Aksi serupa yang juga digelar di Australia. TEMPO/Johannes P. Christo

    TEMPO.COJakarta - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-moon meminta Indonesia menyetop eksekusi mati terpidana kasus narkotik. Permintaan itu diutarakan Ban via pembicaraan telepon dengan Menteri Luar Negeri RI Retno Lestari Priansari Marsudi.

    “PBB menentang hukuman mati di bawah situasi apa pun,” kata juru bicara PBB, Stephane Dujarric, lewat pernyataan pada Jumat lalu. “Sekretaris Jenderal meminta otoritas Indonesia tidak melaksanakan eksekusi terhadap terpidana mati kasus narkotik.”

    Kepada Tempo, Retno membenarkan dia menerima telepon dari Ban Ki-moon. “Beliau sudah tahu posisi kita. Kita bicara per telepon pada Jumat pagi pukul 08.40,” kata Retno lewat pesan pendek kepada Tempo kemarin. Pada berbagai kesempatan dan pertemuan, Retno menegaskan posisi Indonesia terkait dengan hukuman mati bagi para pengedar narkotik akan tetap konsisten dan tidak berubah.

    Bulan ini, Jaksa Agung H.M. Prasetyo memastikan dua warga Australia yang terkait dengan kasus Bali Nine, Myuran Sukumaran, 33 tahun, dan Andrew Chan, 31 tahun, ada pada antrean terpidana yang akan dieksekusi, setelah Jokowi menolak grasi mereka pada Januari lalu

    Jangan heran bila Perdana Menteri Australia Tony Abbott pun bereaksi keras. Ia mengancam Indonesia bila dua warganya yang terlibat penyelundupan narkotik dieksekusi mati. Abbot menyatakan pemerintahnya bakal melakukan balasan diplomatik yang setimpal. “Jutaan warga Australia muak dengan eksekusi Indonesia itu,” katanya di Sydney kemarin.

    Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop menyatakan tidak menampik kemungkinan warganya akan memboikot kunjungan wisata ke Indonesia sebagai bagian dari protes. “Menurut saya, rakyat Australia akan memperlihatkan ketidaksetujuan mereka terhadap tindakan (eksekusi) itu, termasuk dengan membuat keputusan soal ke mana mereka akan berlibur,” kata Bishop dalam wawancara dengan radio Australia, AW3, yang dilansir dalam situs resminya.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, mengaku tidak khawatir terhadap pemboikotan. Dia menegaskan keindahan wilayah dan kebudayaan Indonesia dengan berbagai fasilitas dan hotel yang bagus menjadi pertimbangan warga negara lain mendatangi tempat-tempat wisata di Indonesia. “Karena itu, kami tidak khawatir,” ujarnya kepada Tempo.

    CHANNEL NEWS ASIA | ALJAZEERA | SKY NEWS | AFRILIA S.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.