Dicekal ke Suriah, Pewarta Jepang Gugat Pemerintah

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pengungsi dari minoritas sekte Yazidi, Fleeinh korban kekerasan dari pasukan yang setia kepada ISIS di Sinjar, Suriah, di pinggiran gunung Sinjar,  dekat perbatasan Suriah, 11 Agustus 2014. REUTERS/Rodi Said/Files

    Pengungsi dari minoritas sekte Yazidi, Fleeinh korban kekerasan dari pasukan yang setia kepada ISIS di Sinjar, Suriah, di pinggiran gunung Sinjar, dekat perbatasan Suriah, 11 Agustus 2014. REUTERS/Rodi Said/Files

    TEMPO.CO, Tokyo - Pewarta foto paruh waktu asal Jepang, Yuichi Sugimoto, menuduh pemerintah membungkam kebebasan pers dengan menyita paspornya. Langkah ini dilakukan pihak berwenang Jepang untuk menghentikan dia dari bepergian ke daerah yang dilanda perang di Suriah.

    Pria 58 tahun ini mengatakan akan mengambil tindakan hukum untuk mendapatkan dokumen perjalanannya kembali. "Kehilangan paspor berarti kehilangan pekerjaan sebagai fotografer lepas," kata Sugimoto pada wartawan dalam sebuah konferensi pers di Tokyo.

    Kementerian Luar Negeri pekan lalu mengambil paspor Sugimoto untuk mencegah dia bepergian ke Suriah. Rencananya, ia akan terbang ke negara itu untuk mengunjungi kamp-kamp pengungsi di Suriah yang dilanda perang.

    Sebelumnya dua wartawan Jepang menjadi korban kebrutalan kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Koresponden perang Kenji Goto dan temannya Haruna Yukawa diketahui dipenggal kepalanya oleh ekstremis anggota kelompok itu di Suriah.

    Sugimoto, yang tinggal di Niigata, sebelah utara Tokyo, mengatakan ia memiliki pengalaman selama dua dekade meliput di daerah konflik, termasuk di bekas Yugoslavia, Afghanistan, Irak, dan Suriah. Ia mengatakan telah merencanakan untuk mengunjungi Kobane, sebuah kota dekat perbatasan Suriah dan Turki, di mana pasukan Kurdi baru-baru ini berhasil memukul pasukan ISIS. "Saya tidak akan menyeberangi garis merah saya, yang telah saya pelajari dari pengalaman 20 tahun meliput di daerah konflik," katanya.

    Ia khawatir penyitaan paspor menjadi preseden buruk bagi wartawan lainnya. "Ini bukan sekadar penyitaan paspor, namun pembatasan kebebasan pers," katanya.

    AP | INDAH P.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.