TEMPO.CO, Tarim - Warga negara Indonesia di Yaman sangat mendukung jika Kedutaan Besar RI dipindahkan dari Ibukota Sanaa yang kini sedang bergejolak.
Rofik Anwari, mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Tarim, Yaman menilai konflik politik di Yaman berbau sektarian. Akibatnya, tempat belajar pelajar Indonesia di Yaman juga menjadi sasaran milisi Syiah Al-Houthi yang saat ini mengkudeta pemerintah.
Baca Juga:
“Bahkan bulan yang lalu, ratusan pelajar Indonesia yang belajar di sebuah lembaga pendidikan di Kota Fiyuz, Aden dipulangkan oleh pemerintah Yaman, karena alasan keamanan,” kata Rofik, yang juga Ketua Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Hadramaut , kepada Tempo, Kamis, 12 Februari 2015.
Lembaga pendidikan dimana terdapat pelajar Indonesia terbagi menjadi dua kelompok. Yakni Ahlusunah wal Jamaah dan yang kedua, salafi atau wahabi. “Kalau pelajar yang belajar di lembaga pendidikan yang berhaluan salafi atau wahabi, situasi politik di Yaman sekarang sangat mengancam,” tambah mahasiswa Fakultas Syariah, Universitas Al-Ahgaff, Kota Tarim, Hadhramaut, Yaman.
Ancaman itu terutama karena milisi Al-Houthi yang menguasai Ibukota dan beberapa wilayah di Yaman berseberangan secara ideologi dan politik dengan kelompok salafi wahabi. Pelajar yang berhaluan salafi dan wahabi tersebar di beberapa daerah antara lain di Ibukota Sanaa, Ma’rib, Dzamar dan Fiyuz.
Sedangkan yang berpaham Ahlusunah wal Jamaah atau sunni sufi tersebar di Hadhramaut, Aden, Zabid dan Hudaidah.
Saat ini, para pelajar di Yaman sedang libur dan mulai belajar Sabtu depan.
Menurut Rofik, evakuasi warga negara Indonesia diperlukan terutama bagi pelajar yang menimba pendidikan di universitas salafi atau wahabi. Sedangkan bagi pelajar yang berada di lembaga pendidikan yang lain, terutama di kota Tarim dan Propinsi Hdhramaut secara umum, menurutnya, belum mendesak untuk dipulangkan. Begitu pula warga Indonesia di Zabid, Hudaidah dan Aden.
Saat ini, anggota PPI Hadhramaut sekitar 1.700 orang. Sedangkan PPI Yaman secara keseluruhan sekitar 2.600-an. Meski demikian, tidak semua pelajar bergabung dengan PPI Yaman. “Ada sebagian pelajar yang belajar di lembaga pendidikan berhaluan Salafi Wahabi tidak bergabung dalam PPI,” kata dia.
Adapun terkait pemindahan KBRI Sana’a, Rofik menyatakan mendukung pemindahan tersebut. “Bisa dipindah ke wilayah Hadhramaut, atau digabung dengan tetangga seperti Oman,” kata dia.
Alasan dukungannya adalah karena selama ini dengan situasi keamanan di Sanaa yang bergejolak, sangat mengganggu pelayanan terhadap WNI. Saat ini, para pelajar di Hadhramaut dilarang oleh lembaga tempat belajar untuk bepergian ke Ibukota.
“Ini saya alami sendiri minggu kemarin, saya ada keperluan penting ke KBRI Sana'a. Namun karena tidak ada izin dari lembaga, maka terpaksa saya batalkan,” kata dia.
Untuk bepergian keluar dari provinsi sangat sulit bagi warga negara asing di Yaman. Jika melalui jalur darat harus ada surat jalan dari kepolisian pariwisata.
Dia mengungkapkan ruang gerak para diplomat RI di Yaman juga terbatas. Untuk melakukan kunjungan ke luar ibu kota Sana'a harus ada izin dari Kementrian Dalam Negeri Yaman. Jika tidak diizinkan, maka jadwal yang ada terpaksa dibatalkan. “Sehingga sudah lebih dari setahun tidak pernah ada kunjungan dari pihak KBRI Sana'a ke Tarim,” kata dia. Dia menambahkan kota Tarim berjarak 871 kilometer dari Sanaa.
Lebih jauh dia minta media massa di Indonesia membedakan istilah Ahlusunah/Sunni dengan Ahlusunah Wal Jamaah, karena kedua istilah itu sangat berbeda. “Kalau Sunni atau Ahlusunah itu sinonim dengan salafi atau wahabi. Mereka agak radikal.”
Sedangkan Ahlusunah Wal Jamaah itu sinonim dari Sunni Sufi yang cenderung moderat seperti paham NU di Indonesia. “Media di Indonesia kadang mencampuradukkan penggunaan istilah itu dan sempat membuat bingung keluarga pelajar di Indonesia,” kata dia menyebut sebuah kasus penyerbuan terhadap pesantren di Sardah beberapa waktu lalu.
NATALIA SANTI
