Jokowi ke Malaysia, Begini Harapan Tuan Rumah

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Para pemimpin negara berpose untuk foto di KTT APEC, di International Convention Center, Yanqi Lake, Beijing, Cina, 11 November 2014. (kiri-kanan) PM Brunei Daarussalam Sultan Hassanal Bolkiah, PM Papua Nugini Peter O'Neil, Presiden Indonesia Joko

    Para pemimpin negara berpose untuk foto di KTT APEC, di International Convention Center, Yanqi Lake, Beijing, Cina, 11 November 2014. (kiri-kanan) PM Brunei Daarussalam Sultan Hassanal Bolkiah, PM Papua Nugini Peter O'Neil, Presiden Indonesia Joko "Jokowi" Widodo, PM Jepang Shinzo Abe, Presiden Amerika Serikat Barack Obama, PM Australia Tony Abbott, Presiden Cina Xi Jinping, PM Malaysia Najib Razak, Presiden Rusia Vladimir Putin, PM Selandia Baru John Key. AP/Ng Han Guan

    TEMPO.CO, KUALA LUMPUR — Media Malaysia, The Star, berharap kunjungan perdana Joko Widodo ke Malaysia sebagai presiden Indonesia, dapat mempererat dan memperbaiki hubungan kedua negara yang kerap memanas.

    Dalam opini berjudul Jokowi visit a chance to manage ties, wartawan The Star, Mergawati, berharap kunjungannya kali ini dapat membawa hubungan Indonesia dan Malaysia ke level yang lebih tinggi, apalagi dengan masalah bilateral yang cukup banyak seperti buruh migran, pencurian ikan, hingga ekspor asap. Tulisan ini diterbitkan pada Rabu, 4 Februari 2015.

    Salah satu yang menjadi fokus Mergawati adalah kebijakan pemerintah Indonesia yang mulai keras terhadap nelayan Malaysia, terutama ihwal pembakaran kapal. Padahal pemerintah Indonesia dan Malaysia, menurut dia, telah meneken nota kesepahaman pada Januari 2012 agar angkatan laut kedua negara hanya mengusir para nelayan yang memasuki perairan negara tetangga.

    While Malaysia feels that it is up to Indonesia to defend its territory and take action taken in accordance with the local laws, the Government hoped the local authorities would act in utmost good faith and ensure the well-being of fishermen in dealing with this type of incidents in future. But a senior official felt the act by Indonesia was a bit extreme because there have been cases of Indonesian boats caught in Malaysian waters and they were just chased away. (Meski Malaysia mengakui kedaulatan Indonesia, kami berharap otoritas lokal memperlakukan nelayan kami dengan baik. Karena di Malaysia, nelayan Indonesia yang tertangkap berada di perairan kami, hanya diusir),“ tulis Merga.

    Sedangkan laman Singapura, Straits Times, hari ini, Kamis, 5 Februari 2015, memuat wawancara dengan Bridget Welsh, peneliti senior dari Centre for East Asia Democratic Studies at the National Taiwan University, ihwal kunjungan Presiden Joko Widodo ke Malaysia. Welsh mengingatkan Malaysia untuk menyesuaikan strateginya menghadapi poros maritim yang dicanangkan Jokowi.

    “Malaysia sepertinya cukup terkejut melihat perubahan kebijakan di masa Jokowi. Sebagai negara besar, Indonesia selama ini jarang dianggap setara bahkan dianggap bukan menjadi ancaman bagi Malaysia,” kata Welsh seperti dilansir media Malaysia, The Malay Online.

    Media negara jiran sempat memuji kesederhanaan Jokowi saat pemilihan presiden tahun lalu. Tetapi opini mereka berubah setelah salah satu anggota kabinet Jokowi, Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti, bersikap keras terhadap isu batas wilayah laut dan pencurian ikan. Dalam terbitan November lalu, laman Utusan Malaysia, misalnya mengangkat tajuk, “Maaf Cakap, inilah Jokowi.”

    Dalam tulisan itu, Jokowi dianggap meneruskan pendekatan konfrontasi dengan Malaysia, terminologi provokatif yang dulu kerap dipakai Presiden RI ke-1 Soekarno era 1960-an. Kebijakan Jokowi yang meminta TNI AL menenggelamkan kapal nelayan asing ilegal, termasuk dari Malaysia, dinilai memperburuk hubungan dua negara serumpun ini.

    THE STAR | THE MALAY MAIL | SITA PLANASARI AQUADINI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.