Jokowi Diminta Protes ke PM Najib Soal Iklan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Iklan Robovac yang meghina TKI di Malaysia. Istimewa

    Iklan Robovac yang meghina TKI di Malaysia. Istimewa

    TEMPO.CO, Kuala Lumpur - Migrant Care berharap kunjungan kenegaraan Presiden Joko Widodo ke Malaysia tidak hanya menjadi acara seremonial belaka, namun dimaksimalkan untuk melindungi warga Indonesia di Malaysia. Salah satu hal yang disoroti Migrant Care adalah iklan alat pembersih yang buat perusahaan robot, RoboVac, yang dianggap menghina pembantu rumah tangga Indonesia di Malaysia.

    “Insiden iklan produk RoboVac yang melecehkan dan merendahkan pembantu asal Indonesia harus menjadi bahan protes untuk dinyatakan Presiden Joko Widodo kepada Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak,” tulis Migrant Care dalam siaran persnya, Kamis, 5 Februari 2015.

    Sikap tegas Jokowi diharapkan dapat mengakhiri diskriminasi dan stigma negatif yang sering dilekatkan kepada pekerja migran asal Indonesia. Selain kasus iklan RoboVac, penyebutan kata "Indon" di Malaysia juga diharapkan berkurang.

    Migrant Care juga mengharapkan Jokowi serius memperjuangkan hak-hak buruh migran Indonesia di Malaysia. Migrant Care ingin masalah buruh migran menjadi prioritas pembicaraan tingkat tinggi antara Jokowi dan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak.

    Hanya berselang beberapa hari menjelang kunjungan kenegaraan Jokowi di Malaysia, warga Indonesia di Malaysia dikejutkan dengan munculnya iklan robot pembersih yang diklaim bisa melakukan tugas pembantu rumah tangga seperti mengepel dan membersihkan lantai dan juga membersihkan kolam renang.

    Yang menjadi masalah, dalam iklan banner iklan yang ditemukan salah seorang WNI di Encorp Strand Mall, tercantum kata "fire your Indonesian Maid".

    Atas iklan yang melecehkan TKI tersebut KBRI sudah mengirimkan nota protes melalui Kementerian Iuar Negeri Malaysia dan sedang mengusahakan langkah hukum kepada produsen RoboVac.

    MASRUR


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.