Iklan Lecehkan TKI, Malaysia Belum Minta Maaf  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakir mecoba tempat tidur yang digunakan untuk para calon pembantu rumah tangga saat melakukan kunjungan kerja ke Biro Penyalur Pekerja Rumah

    Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakir mecoba tempat tidur yang digunakan untuk para calon pembantu rumah tangga saat melakukan kunjungan kerja ke Biro Penyalur Pekerja Rumah "Bu Gito" di Cipete, Jakarta Selatan, 18 Januari 2015. Tempo/Dian Triyuli Handoko

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri meminta pemerintah Malaysia mengambil langkah tegas atas iklan perusahaan produk kebersihan di negeri jiran tersebut. Dalam iklan banner itu, produsen alat pembersih, RoboVac, mencantumkan tulisan "Fire Your Indonesian Maid Now" atau pecat pembantu Indonesia.

    "Intinya saya minta tolong agar itu dijadikan perhatian dan ditangani serius," katanya di Istana Presiden, Rabu, 4 Februari 2015.

    Hanif mengatakan telah mengirimkan pesan pendek kepada Menteri Tenaga Kerja Malaysia yang menyatakan ketidaknyamanannya bangsa Indonesia atas iklan tersebut. Dia menilai iklan tersebut merendahkan warga Indonesia secara umum. Pemerintah, kata dia, mendapat banyak protes dan komplain terhadap iklan itu. "Iklan ini juga ramai di media sosial," katanya.

    Hanif mengaku Menteri Tenaga Kerja Malaysia merespons positif pesan pendek yang ia kirim. "Kalau jawaban dari Menteri Malaysia, mereka akan membantu kita," katanya. Saat ditanya apakah perusahaan RoboVac akan meminta maaf kepada Indonesia, dia mengatakan, "Karena pemerintahnya juga tidak tahu, mereka akan mengecek dulu. Mereka tidak bisa langsung meminta maaf."

    Hanif akan mengecek informasi iklan tersebut, termasuk waktu rilisnya. Dia mengaku mendapatkan informasi pelecehan pembantu Indonesia tersebut melalui BBM di ponselnya.

    ALI HIDAYAT


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.