Usai Ledakan Bom, Thailand Perketat Keamanan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang pria menelepon di dekat lokasi ledakan dua bom pipa di jembatan pejalan kaki dekat jalur kereta layang di dekat pusat perbelanjaan Siam Paragon di Bangkok, 2 Februari 2015.  REUTERS/Damir Sagolj

    Seorang pria menelepon di dekat lokasi ledakan dua bom pipa di jembatan pejalan kaki dekat jalur kereta layang di dekat pusat perbelanjaan Siam Paragon di Bangkok, 2 Februari 2015. REUTERS/Damir Sagolj

    TEMPO.CO, Bangkok - Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha memerintahkan pasukan bersenjata memperketat keamanan di Bangkok seusai insiden ledakan bom pipa di pusat perbelanjaan mewah, Ahad malam, 1 Februari 2015, waktu setempat. Ledakan tersebut memicu ketegangan di ibu kota Thailand sejak pemberlakuan hukum darurat Mei 2014.

    Akibat ledakan tersebut, dua orang dilaporkan luka-luka dan menimbulkan kerusakan. Belum diketahui siapa dalang ledakan bom tersebut. Namun demikian kejadian yang menggemparkan pengunjung mal itu mengguncang Bangkok sejak militer mengambil alih kekuasaan di Thailand.

    "Saya telah memerintahkan pasukan meningkatkan keamanan sebab kasus ini melibatkan banyak masyarakat," kata Prayuth kepada wartawan, Senin, 2 Februari 2015. Dia menerangkan, "Kasus ini menunjukkan bahwa kita masih perlu memberlakukan hukum darurat. Masih ada orang jahat mengganggu perdamaian. Kita harus menemukan cara untuk menghukum berat mereka. "

    Sebuah tim forensik dari kepolisian, Senin, 2 Februari 2015, memeriksa kepingan puing yang ditimbulkan oleh ledakan pada sekitar pukul 20.00 waktu setempat (13.GMT), Ahad, 1 Februari 2015, di pusat perbelanjaan Paragon, Bangkok tengah. Beberapa gambar rekaman CCTV, jelas polisi, menujukkan dua orang diduga berada di dekat ledakan bom pipa, tetapi gambar tersebut tidak jelas.

    Menteri Pertahanan Prawit Wongsuwan mengatakan, kekerasan ini dapat menimbulkan hilangnya kepercayaan negara, di mana dunia pariwisata menyumbangkan sepuluh persen ekonomi negara.  

    Ketegangan politik di Thailand meningkat sejak Januari 2015 ketika Dewan Nasional menyetujui junta militer melarang bekas Perdana Menteri Yingluck Shinawatra dari aktivitas politik selama lima tahun. Keputusan tersebut membuat marah pendukung Yingluck dan kakak kandungnya yang tinggal di pengasingan, Thaksin Shinawatra.

    AL JAZEERA | CHOIRUL

    Berita Lainnya:
    Ketua DPD Yakin Budi Gunawan Penuhi Panggilan KPK
    Alasan Pelapor Samad Bikin Paspor di Makassar
    Abraham Samad Kembali Dilaporkan ke Bareskrim
    Arsenal Tawari Walcott Kontrak Baru
    Persik Bangkrut, Gudang Garam Tolak Jadi Sponsor
    Aplikasi Google Earth Pro Kini Gratis
    Pemprov DKI: Gugatan Jakarta Monorail Tak Berdasar
    Sol Campbell: Arsenal Sulit Juara Musim Ini


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.