Pemberontak Houthi Bebaskan Pejabat Yaman  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kelompok pemberontak Houthi berjaga dikawasan istana presiden Yaman yang berhasil mereka kuasai di Sanaa, Yaman, 20 Januari 2015. REUTERS

    Kelompok pemberontak Houthi berjaga dikawasan istana presiden Yaman yang berhasil mereka kuasai di Sanaa, Yaman, 20 Januari 2015. REUTERS

    TEMPO.CO, Jakarta - Kelompok pemberontak Houthi membebaskan Kepala Staf Kepresidenan Yaman Ahmed Awad bin Mubarak. Ia ditangkap pada 17 Januari 2015 saat terjadi konflik antara kelompok pemberontak dan pasukan Yaman.

    Penculikan Mubarak merupakan salah satu penyebab krisis politik di Yaman, yang memicu bentrokan bersenjata. Menurut juru bicara kelompok ini, Ali al-Quhoom, Mubarak dibebaskan tanpa syarat untuk mengurangi ketegangan di Yaman. Pembebasan juga bertujuan menghormati pemimpin-pemimpin suku di Provinsi Shabwa di bagian tenggara Yaman. Provinsi ini merupakan kampung halaman Mubarak. "Mubarak telah diserahkan kepada Sheikh Awad al-Wazir," kata Al-Quhoom kepada Reuters.

    Kelompok Houthi menolak rancangan konstitusi yang dirilis pemerintah Presiden Yaman Abd-Rabbu Mansour Hadi. Pemerintah berancang-ancang membuat aturan baru tentang pembagian wilayah dan politik. Aturan ini dinilai akan memecah belah negara dan menghalangi kesepakatan pembagian kekuasaan yang telah disetujui kelompok Houthi dan pemerintah Yaman, saat kelompok itu menyerbu Sanaa pada September 2014.

    Hadi mengundurkan diri pada Kamis, 22 Januari 2015, akibat menguatnya kekuasaan kelompok Houthi. Partai-partai politik di Yaman, termasuk Houthi, sedang berusaha menyepakati apa yang harus dilakukan setelah pengunduran Hadi yang meninggalkan kekosongan kekuasaan atas negara yang berbatasan dengan eksportir minyak teratas di dunia, Arab Saudi, itu.

    Houthi telah mengusulkan pembentukan sebuah dewan kepresidenan yang terdiri atas perwakilan berbagai partai politik. Sejumlah pihak lain mencoba membujuk Hadi agar menarik pengunduran dirinya sampai mereka menyetujui suatu kesepakatan.

    REUTERS | WINONA AMANDA

    Terpopuler
    Selalu Bilang Next, Ceu Popong Tegur Menteri Anies 
    EKSKLUSIF: Wawancara Ratna, Saksi Bambang KPK (I)
    KPK Rontok, Giliran Yusuf PPATK 'Diteror' DPR 
    'Jokowi, Dengarkan Kesaksian Ratna Mutiara'  

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.