Hormati Paus, Sri Lanka Bebaskan 572 Narapidana

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Paus didampingi oleh Presiden Sri Lanka Maithripala Sirisena, saat disambut di Bandaranaike International Airport di Katunayake, 13 Januari 2015. Ini merupakan kunjungan pertama dari paus, sejak negara tersebut dilanda perang saudara pada tahun 2009. Ishara S.KODIKARA/Getty Images

    Paus didampingi oleh Presiden Sri Lanka Maithripala Sirisena, saat disambut di Bandaranaike International Airport di Katunayake, 13 Januari 2015. Ini merupakan kunjungan pertama dari paus, sejak negara tersebut dilanda perang saudara pada tahun 2009. Ishara S.KODIKARA/Getty Images

    TEMPO.CO , Jakarta:Madhu - Sri Lanka membebaskan hampir 600 tahanan dan mengurangi hukuman penjara bagi narapidana lainnya  pada hari Rabu, 14 Januari 2015 untuk menghormati kunjungan Paus Fransiskus dan pemberitaan mengenai santo pertama di negara itu.

    "Kami membebaskan 572 narapidana yang ditangkap karena pelanggaran ringan," kata Ketua Komisi Penjara Chandraratne Pallegama kepada Reuters, 14 Januari 2015  menambahkan bahwa beberapa narapidana berusia lebih dari 75 tahun. Hukuman bagi tahanan lainnya dikurangi. "Semua ini dilakukan untuk memperingati kunjungan Yang Mulia." (Baca:Intoleransi Memanas, Paus Fransiskus ke Sri Lanka)

    Bekas koloni Inggris itu biasanya melepaskan tahanan yang ditangkap karena pelanggaran ringan pada hari kemerdekaan negara kepulauan itu pada 4 Februari.

    Paus pada hari sebelumnya mengadakan misa di hadapan lebih dari setengah juta orang untuk memperingati Joseph Vaz, seorang misionaris abad ke-17, sebagai santo pertama negara itu.

    REUTERS | WINONA AMANDA

    Baca juga:
    Sturridge Mulai Latihan, Kapan Perkuat Liverpool?

    Polisi Gerebek Pabrik Kosmetik Palsu

    Katy Perry-John Mayer, Cinta Lama Bersemi Kembali

    Jokowi Siapkan Keppres buat Budi Gunawan


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.