Rusia Larang Gay dan Lesbian Mendapat SIM  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Vladimir Putin berbicara kepada media, kunjungannya ke Mongolia, untuk kunjungan kerja di tengah meningkatnya ketegangan dengan Washington dan NATO di Ulan Bator, 3 September 2014. (AP/Alexander Zemlianichenko)

    Vladimir Putin berbicara kepada media, kunjungannya ke Mongolia, untuk kunjungan kerja di tengah meningkatnya ketegangan dengan Washington dan NATO di Ulan Bator, 3 September 2014. (AP/Alexander Zemlianichenko)

    TEMPO.CO, Moskow - Rusia memberlakukan peraturan baru bagi warganya untuk mendapatkan surat izin mengemudi (SIM) mobil. Aturan baru itu di antaranya melarang kalangan transgender atau transeksual mendapatkan SIM.

    Perubahan peraturan itu dibuat oleh Kementerian Kesehatan Rusia pada akhir bulan lalu dengan menambahkan syarat kesehatan dalam daftar syarat memperoleh SIM. (Baca:Putin Dapat Sabuk Hitam Dan 8 Karate )

    Protes pun merebak dari kalangan aktivis hak asasi manusia di Rusia atas larangan terhadap kaum transgender untuk mendapatkan SIM. Apalagi warga yang mengalami cacat fisik juga tak boleh memiliki SIM. Kementerian Kesehatan Rusia beralasan, persyaratan baru ini bertujuan memastikan keselamatan pengendara.

    Larangan mendapatkan SIM pun diberlakukan terhadap orang-orang yang dianggap mengalami cacat mental, seperti eksibisionisme, fetisisme, dan voyeurisme. (Baca:Rusia Tuding NATO Bikin Kekacauan di Eropa Timur )

    Bahkan mereka yang ukuran tinggi badannya kurang dari 150 sentimeter juga dilarang mendapatkan SIM. Begitu juga mereka yang bermasalah dengan mata.

    Asosiasi pembela hak asasi manusia Rusia mengecam aturan ini dalam pernyataan yang dimuat di laman mereka. Asosiasi ini menggambarkan aturan baru tersebut sebagai serangkaian pelanggaran keras terhadap HAM.

    Sebaliknya, Ketua Serikat Pekerja Pengemudi Profesional Rusia, Alexander Kotov, mendukung aturan baru ini. "Sudah terlalu banyak orang tewas di jalan raya, dan saya percaya persyaratan kesehatan yang berat bagi para pemohon sepenuhnya dibenarkan."

    NEWS.COM.AU | BBC |  MARIA RITA

    Baca juga:


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.