Prancis Siap Gempur Pemberontak di Libya

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Francois Hollande. AP/Christophe Ena, Pool

    Francois Hollande. AP/Christophe Ena, Pool

    TEMPO.CO, Paris - Prancis menyatakan siap membombardir basis perlawanan pemberontak di sepanjang perbatasan Libya Selatan. Sikap ini dilakukan guna mencegah mengalirnya penyelundupan senjata kepada kelompok perlawanan di kawasan tak bertuan, Sahel, Afrika Utara.

    Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Francois Hollande, Senin, 5 Januari 2015. Dia masih mempertimbangkan penolakan parlemen terhadap intervensi militer asing oleh Barat dalam konflik yang mendera bangsa Afrika.

    "Intervensi militer asing di Libya ditolak. Jika kami dibutuhkan untuk melakukan intervensi militer, kami akan bertanya dulu kepada saudara-saudaraku di negara-negara Arab," kata pimpinan parlemen, Aqila Issa.

    Meskipun begitu, Hollande tetap ngotot melakukan serangan militer ke Libya. Menurut dia, Prancis setiap saat siap melakukan gempuran udara agar mereka hengkang dari tempat-tempat persembunyiannya. "Kami akan mengusir kaum teroris dari sana di selatan Libya. Tetapi Prancis sama sekali tidak akan intervensi ke Libya karena itu terserah komunitas internasional untuk mengambil tanggung jawabnya," kata Hollande kepada radio France-Inter.

    Prancis belum lama ini membangun pangkalan militer di utara Niger, berjarak 100 kilometer dari kawasan perbatasan Libya, serta menempatkan pasukan tempurnya di daerah Sahel sejak 2013. Selain itu, Prancis dan Amerika Serikat siap melakukan operasi senyap dengan mengerahkan drone alias jet tanpa awak di ibu kota Niger, Niamey.

    AL JAZEERA | CHOIRUL


    Baca juga:
    Jennifer Aniston Berencana Nikahi Justin Theroux
    Dolar AS Perkasa, Bursa Saham Jawa Tengah Loyo
    Taliban Pakistan Rilis Video Ancaman Pembantaian
    Dua Lagi Jasad Korban Air Asia Ditemukan


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.