AS Menentang Sikap Israel Bekukan Pajak Palestina  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. AP/Sebastian Scheiner

    Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. AP/Sebastian Scheiner

    TEMPO.CO, Washington - Amerika Serikat menentang kebijaksanaan sekutunya, Israel, yang membekukan pajak penghasilan kepada Otoritas Palestina terkait dengan keinginan negeri itu bergabung dengan Mahkamah Kejahatan Internasional (ICC) di Den Haag.

    "Kami menentang aksi Israel karena dapat menimbulkan ketegangan. Sangat jelas bahwa kebijakan Israel bisa menjadi sumber ketegangan," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Jen Psaki, Senin, 5 Januari 2015.

    Israel membekukan penghasilan pajak yang menjadi hak Palestina sebesar US$ 127 juta atau sekitar Rp 1,6 triliun setelah Palestina, Jumat, 31 Desember 2014, mengajukan diri bergabung bersama ICC di Den Haag.

    Menteri Luar Negeri AS John Kerry mengatakan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahwa sebuah tim dari AS pekan lalu telah berkomunikasi dengan para pemimpin Palestina. "Kami mendesak kedua belah pihak menghindari peningkatan ketegangan, dan hal tersebut akan membuat perundingan damai lebih sulit lagi dilakukan," kata Psaki.

    Sebelumnya, pada November 2012, Negeri Yahudi itu juga membekukan hasil pajak milik Palestina sekaligus mengeluarkan pengumuman rencana membangun 3.000 rumah di Tepi Barat karena Palestina diterima oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi pengamat dalam sidang yang digelar oleh lembaga dunia tersebut. Sikap Israel itu mendapatkan protes dari dunia internasional.

    AL JAZEERA | AL ARABIYA | CHOIRUL

    Baca juga:
    Jennifer Aniston Berencana Nikahi Justin Theroux
    Dolar AS Perkasa, Bursa Saham Jawa Tengah Loyo
    Taliban Pakistan Rilis Video Ancaman Pembantaian
    Dua Lagi Jasad Korban Air Asia Ditemukan



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.