RI Sesalkan Kegagalan DK PBB soal Palestina

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekjen PBB Ban Ki-moon (kiri), dan PM Palestina Rami al-Hamdallah di konferensi pers setelah pertemuan di markas otoritas Palestina, Ramallah, Tepi Barat, 13 Oktober 2014. Pada pertemuan Minggu di Kairo, PBB, berjanji akan memberikan 2.700.000.000 dollar untuk rekonstruksi Gaza. (AP/Nasser)

    Sekjen PBB Ban Ki-moon (kiri), dan PM Palestina Rami al-Hamdallah di konferensi pers setelah pertemuan di markas otoritas Palestina, Ramallah, Tepi Barat, 13 Oktober 2014. Pada pertemuan Minggu di Kairo, PBB, berjanji akan memberikan 2.700.000.000 dollar untuk rekonstruksi Gaza. (AP/Nasser)

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Indonesia sangat menyesalkan kegagalan Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan rancangan resolusi (ranres) mengenai Palestina dalam pertemuan di Markas Besar PBB di New York, Selasa, 30 Desember 2014.

    Pernyataan tersebut disampaikan melalui siaran pers Kementerian Luar Negeri RI, yang diterima Tempo, Rabu, 31 Desember 2014.


    Resolusi yang disponsori Liga Arab tersebut menetapkan kerangka waktu selambatnya akhir tahun 2017 untuk penarikan mundur tentara Israel dari wilayah-wilayah Palestina, dan mendesak dimulainya kembali perundingan antara Palestina dan Israel untuk mencapai suatu perdamaian komprehensif dalam jangka waktu satu tahun. (Baca: PBB Tolak Resolusi Negara Palestina)


    Ranres gagal disahkan karena hanya mendapat dukungan dari delapan negara anggota DK dari sembilan suara yang dibutuhkan. Satu negara pemegang veto juga menentang ranres.


    "Sesuai Piagam PBB, DK PBB bertanggung jawab memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Tidak disahkannya Ranres Palestina merupakan kegagalan DK PBB dalam menjalankan mandatnya," demikian pernyataan RI. 


    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir menyatakan kegagalan tersebut bukanlah akhir dari perjuangan Indonesia dan global agar Palestina mendapatkan pengakuan sebagai negara berdaulat di PBB. (Baca: Israel Puas Resolusi Negara Palestina Ditolak PBB)

    "Resolusi DK berupaya untuk mempercepat proses perundingan two state solution, untuk masalah Palestina dengan memberi deadline, namun konsep deadline ini yang tidak mendapat dukungan negara pendukung Israel," katanya kepada Tempo.



    Ditambahkan pula, Pemerintah Indonesia terus mendukung perjuangan rakyat Palestina membentuk negara merdeka dan berdaulat, dengan Jerusalem Timur sebagai ibukotanya serta pengakhiran pendudukan ilegal Israel di Palestina. Pemerintah Indonesia terus mendesak DK PBB untuk mendorong penyelesaian secara damai konflik Palestina dan Israel, sesuai dengan prinsip  solusi dua negara (two-state solution). "Upaya untuk menyelesaikan masalah Palestina akan diteruskan," tegas Arrmanatha. 


    Dukungan itu juga diberikan Indonesia melalui berbagai forum PBB, Gerakan Non-Blok (GNB) dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). 


    Indonesia juga terus mendukung penguatan kapasitas Palestina dalam persiapan menuju kemerdekaan. Hal ini diberikan antara lain secara bilateral maupun melalui New Asia-Africa Strategic Partnership (NAASP) dan Conference on Cooperation among East Asian Countries for Palestinian Development (CEAPAD). Melalui CEAPAD,Indonesia telah berkomitmen untuk memberikan pelatihan bidang infrastruktur, teknologi informasi, pariwisata, manufaktur ringan, dan pertanian senilai US$ 1,5 juta. 


    NATALIA SANTI


     

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Industri Permainan Digital E-Sport Makin Menggiurkan

    E-Sport mulai beberapa tahun kemarin sudah masuk dalam kategori olahraga yang dipertandingkan secara luas.