Palestina Gugat Israel ke Mahkamah Internasional

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Palestina Mahmoud Abbas. REUTERS/Mohamed Torokman

    Presiden Palestina Mahmoud Abbas. REUTERS/Mohamed Torokman

    TEMPO.CO, Gaza - Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, segera bergabung dengan Mahkamah Kejahatan Internasional (ICC). Keterangan tersebut disampaikan pejabat senior Palestina yang tak disebutkan namanya, Rabu, 31 Desember 2014, setelah Dewan Keamanan PBB menolak resolusi mengakhiri pendudukan Israel.

    Menurutnya, Presiden Abbas akan menandatangani Statuta Roma, Rabu, 31 Desember 2014, mengenai ICC. Dengan demikian Palestina dapat mengajukan para pejabat Israel ke Mahkamah Internasional sebagai penjahat perang.

    Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam sidang, Selasa malam, 30 Desember 2014, waktu setempat, menolak resolusi negara Palestina. Selain menolak resolusi itu, PBB meminta Palestina berdamai dengan Israel dan pengakhiran pendudukan Israel atas tanah Palestina pada 2017. Resolusi yang diusulkan Yordania dan didukung negara-negara Arab tersebut gagal mengumpulkan minimum sembilan suara "Ya" saat pemungutan suara di Dewan Keamanan.

    Dukungan terhadap negara Palestina diperoleh dari delapan negara, termasuk Rusia dan Prancis. Adapun yang menolak dua negara, yakni Amerika Serikat dan Australia. Sedangkan lima peserta sidang lain menyatakan abstain.

    Israel, Rabu, 31 Desember 2014, menyatakan puas setelah Dewan Keamanan PBB dalam sidang yang digelar pada Selasa malam, 30 Desember 2014, waktu setempat di New York menolak resolusi berdirinya negara Palestina.

    AHRAM ONLINE | CHOIRUL

    Baca juga:
    Pembunuh Bersenjata Bom Ikan Resahkan Lumajang
    Malam Tahun Baru di DKI, Lokasi Ini Rawan Tawuran
    Premium Turun, Begini Formula Penetapan Harganya
    Kenapa Ruang Ini Jadi Crisis Center Air Asia?


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tingkat Kepuasan Kinerja dan Catatan Baik Buruk 5 Tahun Jokowi

    Joko Widodo dilantik menjadi Presiden RI periode 2019 - 2024. Ada catatan penting yang perlu disimak ketika 5 tahun Jokowi memerintah bersama JK.