RI Sambut Baik Pemulihan Hubungan AS-Kuba

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menlu Marty Natalegawa (kanan) berjabat tangan dengan Menlu Kuba Bruno Rodriguez Parrilla (kiri) di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri, Jakarta (24/5). ANTARA/Dhoni Setiawan

    Menlu Marty Natalegawa (kanan) berjabat tangan dengan Menlu Kuba Bruno Rodriguez Parrilla (kiri) di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri, Jakarta (24/5). ANTARA/Dhoni Setiawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia menyambut baik rencana pemulihan hubungan Amerika Serikat-Kuba, termasuk hubungan diplomatik antara kedua negara tersebut. (Baca: AS Pulihkan Hubungan Diplomatik dengan Kuba)

    "Perkembangan ini sejalan dengan posisi Pemerintah Indonesia yang selalu menyerukan pencabutan embargo ekonomi terhadap Kuba, yang berdampak buruk bagi kehidupan ekonomi dan sosial rakyat Kuba," demikian pernyataan Indonesia yang disampaikan Kementerian Luar Negeri lewat rilis yang diterima Tempo, Jumat, 19 Desember 2014.

    Dukungan Indonesia selalu disampaikan melalui pemungutan suara di Forum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), yang telah berlangsung sebanyak 23 kali sejak tahun 1992.  

    Pada pemungutan suara tanggal 28 Oktober 2014 lalu,  Indonesia, untuk kesekian kalinya, terus mendukung rancangan resolusi PBB: “Necessity of ending the economic, commercial and financial embago imposed by the United States of America against Cuba”, yang kemudian didukung oleh 188 negara dan diadopsi menjadi dokumen resolusi PBB No. A/69/5. (Baca: RI Desak AS Cabut Embargo terhadap Kuba)

    Amerika Serikat dan Kuba sepakat untuk menyambung kembali hubungan diplomatik yang putus lebih dari 50 tahun lalu,  pada Rabu, 17 Desember 2014.

    NATALIA SANTI

    Berita Terpopuler:
    Ical Cuekin Korban Lapindo, Jokowi Pusing Solusi
    Tolak Dinikahi, ISIS Penggal Kepala 150 Wanita  
    'Golkar Ical Sudah Mati 2 kali, Jadi Zombie' 
    Susi Tangkap 14 Kapal Ikan 'Lokal tapi Asing'  
    JAS: Larang Muslim Rayakan Natal Bukan Kejahatan


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.