Indonesia Kecam Kejamnya Taliban di Pakistan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang pria menenangkan seorang pelajar yang selamat dari serangan milisi Taliban ke sekolahnya di sebuah RS di Peshawar, Pakistan, 16 Desember 2014. AP/B.K. Bangash

    Seorang pria menenangkan seorang pelajar yang selamat dari serangan milisi Taliban ke sekolahnya di sebuah RS di Peshawar, Pakistan, 16 Desember 2014. AP/B.K. Bangash

    TEMPO.CO, Australia - Pemerintah Indonesia mengutuk serangan terhadap sekolah milik Angkatan Darat Pakistan di Peshawar, Pakistan, pada Selasa, 16 Desember 2014, sekitar pukul 10.30 WIB atau pukul 08.30 waktu setempat. (Baca: RI Mengutuk Serangan Terhadap Sekolah di Pakistan)

    "Tindakan tidak berperikemanusiaan tersebut, yang tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun," demikian pernyataan sikap Pemerintah RI yang disampaikan melalui Kementerian Luar Negeri yang diterima Tempo, Selasa malam, 16 Desember.

    Pemerintah Indonesia menyampaikan rasa prihatin dan duka mendalam atas jatuhnya korban jiwa termasuk anak-anak kepada keluarga, rakyat, dan pemerintah Pakistan. (Baca: Penembak Ratusan Pelajar Pakistan Berbahasa Arab)

    "Pemerintah Indonesia menyampaikan dukungan dan solidaritas kepada rakyat dan pemerintah Pakistan dalam situasi yang sulit ini," demikian Kemlu RI.

    Serangan oleh kelompok bersenjata yang hingga saat ini telah mengakibatkan tidak kurang dari dari 126 orang meninggal dunia dan melukai setidaknya 122 lainnya. (Baca: Taliban Pakistan Serbu Sekolah Militer)

    NATALIA SANTI

    Terpopuler
    Aksi Heroik Manajer Kafe Saat Teror Australia
    Taliban Bantai Ratusan Pelajar yang Sedang Ujian
    Teror di Sydney Bisa Berdampak pada Indonesia
    Serbu Sekolah, Taliban Bantai 122 Pelajar
    300 Warga Cina Dukung ISIS, Bertempur di Suriah


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.