TEMPO.CO, Bangkok - Keputusan Presiden Joko Widodo menenggelamkan kapal nelayan asing yang menangkap ikan di perairan Indonesia mendapat respons asosiasi industri perikanan Thailand.
Ketua Asosiasi Perikanan Songkhla, Praporn Ekuru, menuding aparat korup telah menyita kapal-kapal ikan Thailand saat mengambil ikan di perairan Indonesia. Aparat itu juga menuntut pembayaran sejumlah uang agar mereka dilepaskan dari tahanan. Hal serupa juga bahkan dialami para nelayan Thailand yang mengantongi izin resmi. (Baca: JK: Tembak Langsung Kapal Pencuri Ikan.)
Pemilik kapal, ujar Praporn, selama bertahun-tahun membayar sejumlah uang melalui broker agar dapat membawa pulang hasil tangkapan mereka ke Thailand.
Mengetahui ancaman Jokowi menenggelamkan kapal asing ilegal, Praporn hanya memperingatkan para nelayan yang terdaftar di provinsi bagian selatan Thailand agar berhati-hati menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia. (Baca: KPK: Laut Indonesia Jadi Pusat Kejahatan)
Menurut dia, para nelayan Thailand boleh jadi tidak terpengaruh dengan ancaman Jokowi. Mereka siap mengambil risiko apa pun untuk menangkap ikan di perairan Indonesia. (Baca: Kapal Thailand Curi Ikan, Susi Panggil Dubes)
"Para nelayan itu terpaksa bertahan untuk hidup. Mereka tak takut kehilangan apa saja saat mengarungi laut, dan kami harus mengakui hampir tidak ada lagi ikan tersisa di Thailand. Ironis, mereka terpaksa menerima risiko itu," kata Praporn seperti diberitakan Bangkok Post, Kamis, 11 Desember 2014. (Baca: Patroli Laut, Bea-Cukai Akan Bantu Menteri Susi)
Soal sanksi terhadap pencurian ikan, Thailand juga bersikap tegas. Para nelayan Vietnam yang mencuri ikan di perairan Thailand ditangkapi. Patroli Angkatan Laut Thailand menangkap 54 nelayan Vietnam dan menyita tujuh kapal yang beroperasi secara ilegal tahun ini. Diperkirakan sekitar 200-300 kapal Vietnam mencuri ikan di perairan Thailand sepanjang tahun ini. (Baca: Operasi Diam-diam Susi Pantau Illegal Fishing)
BANGKOK POST | MARIA RITA
Baca juga:
Jessica Iskandar Curhat Bisikan 'Malaikat'
LBH Pers Desak Polisi Bebaskan Pemred Jakarta Post
Jokowi Mau Lewat, Sultan Hamengku Buwono X Minggir
Siapa 10 Kepala Daerah Pemilik Rekening Gendut?
