2015, Cina Hapus Transplantasi Organ Tubuh Napi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Beijing- Cina menghapus praktek transplantasi organ tubuh narapidana yang dihukum mati mulai 1 Januari 2015. Kebijakan ini untuk menjawab kritikan para aktivis internasional hak asasi manusia dan yang datang dari dalam negeri.

    Para pengkritik telah lama menyuarakan standar keselamatan yang diabaikan ketika para napi diminta mendonasikan organ tubuhnya. Diduga, napi telah dipaksa mendonasikan organ tubuhnya. (Baca: Cina Dituding Jadi Pedagang Gelap Sektor Migas)

    Menurut media pemerintah Cina, Kamis, 4 Desember 2014, negara tersebut sebetulnya merupakan satu dari beberapa negara di urutan paling bawah yang menerapkan transplantasi organ tubuh narapidana mati. Sebagai perbandingan, rasio donasi organ tubuh di Cina sebesar 0,6 per 1 juta warga. Sedangkan rasio donasi organ tubuh di Spanyol mencapai 37 per 1 juta warga. (Baca: Indeks Korupsi: Indonesia Naik, Cina Melorot)

    Jarangnya warga Cina mendonasikan organ tubuhnya disebabkan oleh pengaruh budaya yang hidup di masyarakat dan persyaratan hukum yang harus dipatuhi keluarga sebelum mendonasikan organ tubuh.

    "Tak dapat dibantah bahwa saat ini, terpisah dari pemikiran tradisional tentang antusias masyarakat rendah mendonasikan organ tubuhnya, masyarakat juga peduli terhadap donasi organ tubuhnya yang dapat diberlakukan secara adil dan transparan atau tidak," kata Huang Jiefu, arsitek sistem transplantasi organ tubuh di Cina. (Baca: Angka HIV AIDS di Cina Tinggi)

    NEWS.COM.AU | MARIA RITA

    Baca juga:
    Ical Bikin SBY Batal Menyepi
    Ke Sragen, Jusuf Kalla Naik Heli Cek Pabrik Gula
    Dibatalkan, Kartu Kuning Messi Saat Dilempar Botol
    Ahok Genjot Gaji Pegawai Rp 12 Juta, Ini Caranya

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.