Lagi, PM Malaysia Langgar Janji Hapus Akta Hasutan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Najib Razak menghadiri pelantikan Jokowi sebagai Presiden RI ke-7, di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin 20 Oktober 2014. AP/Mark Baker

    Najib Razak menghadiri pelantikan Jokowi sebagai Presiden RI ke-7, di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin 20 Oktober 2014. AP/Mark Baker

    TEMPO.CO, Kuala Lumpur - Perdana Menteri Malaysia Najib Razak kembali melanggar janjinya akan mencabut Akta Hasutan. “Sebagai Perdana Menteri, saya telah memutuskan bahwa Akta Hasutan akan dipertahankan,” ujarnya dalam pertemuan tahunan United Malay National Organisation (UMNO) seperti dikutip Channel News Asia, Kamis, 27 November 2014. Pernyataan Najib mendapat tepuk tangan dari hadirin saat itu. (Jokowi Jadi Idola di Malaysia)

    Ia bahkan mengatakan undang-undang ini akan diperkuat dan dibuat lebih efektif. “Kami akan menambah dua ketentuan yang bertujuan menjaga kesucian agama Islam dan agama-agama lain, serta menuntut siapa pun yang meminta pemisahan Sabah dan Sarawak dari Malaysia,” ujarnya. Kata Razak, seperti ditulis kantor berita Bernama, keputusan itu diA buat setelah mendengar dan mempertimbangkan pandangan publik serta anggota UMNO. (Gunakan Kata Allah, Malaysia Sita 321 Alkitab)

    Sikap Razak jelas bertentangan dengan janji Razak pada 2012, bahwa dia akan menghapus Akta Hasutan dan menggantinya dengan Akta Harmoni Nasional. Dia melontarkan lagi janji itu pada medio 2013. Keputusan Razak mempertahankan aturan ini diduga disebabkan oleh tekanan partainya yang sedang berkuasa. (Partai Berkuasa Malaysia Rangkul Umat Islam)

    Akta Hasutan menjadi kontroversi di Malaysia. Aturan tersebut adalah warisan pemerintah Inggris pada 1948 ketika menguasai Malaysia. Mulanya, Undang-Undang Penghasutan itu dibuat untuk memerangi komunis dengan melarang segala tindakan yang mendorong ketidaksukaan terhadap pemerintah ataupun penyelenggara hukum di Negeri Jiran. Mereka yang melanggar diancam hukuman 3 tahun penjara atau denda 5000 ringgit Malaysia atau bisa pula keduanya.

    Pihak yang kontra terhadap undang-undang ini menyebutkan, pada masa sekarang, Akta Hasutan digunakan untuk membungkam pihak yang mengkritik pemerintah. Mereka khawatir Malaysia lama-kelamaan menjadi negara otoriter. Kecurigaan ini mulai terbukti dari banyaknya orang yang ditangkap karena berani vokal, seperti kalangan politikus, jurnalis, dosen, bahkan pelajar. Amnesty International mengatakan, sepanjang tahun ini, sudah ada 15 orang yang dituduh menghasut di Negeri Jiran.

    CHANNEL NEWS ASIA | THE MALAY MAIL ONLINE | ATMI PERTIWI

    Berita Lainnya:
    Pemerintah Mesir Buka Perbatasan Rafah 
    Putin Dapat Sabuk Hitam Dan 8 Karate 
    Timor Leste Limbung, Xanana Usir 5 Hakim Portugal 
    Joshua Wong Ditahan Kepolisian Hong Kong 
    Voting TIME, Kasus Ferguson Salip Jokowi  


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.