Pemilu Thailand Ditunda hingga 2016  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Panglima Tentara Thailand Jenderal Prayuth Chan-ocha menghadiri upacara inagurasi Dewan Perwakilan Nasional Thailand di Ananta Samakhom Throne Hall, Bangkok, Agustus 2014. REUTERS/Parliament

    Panglima Tentara Thailand Jenderal Prayuth Chan-ocha menghadiri upacara inagurasi Dewan Perwakilan Nasional Thailand di Ananta Samakhom Throne Hall, Bangkok, Agustus 2014. REUTERS/Parliament

    TEMPO.CO, Bangkok - Wakil Perdana Menteri Thailand Prawit Wongsuwan mengatakan pemilihan umum yang direncanakan berlangsung tahun depan bakal ditunda hingga 2016. “Kami akan menjalankan pemilu sekitar awal 2016 setelah undang-undang disusun,” katanya seperti dikutip Reuters, Kamis, 27 November 2014. (Taiwan Rayu Menteri Susi karena Tuna)

    Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha sebelumnya telah mengisyaratkan pengunduran jadwal pemilu. Dia mengatakan tahun depan adalah waktu untuk menghilangkan pengaruh politik mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra. (Takut Menteri Susi, Thailand Hati-hati Tangkap Ikan)

    Menteri Keuangan Thailand bahkan mengatakan penundaan bisa lebih lama. “Bisa jadi (ditunda) satu setengah tahun,” katanya kepada BBC. Ini berarti rakyat Negeri Gajah Putih harus bertahan lebih lama berada di bawah kekuasaan junta militer. (Takut Menteri Susi, Thailand Hati-hati Tangkap Ikan)

    Menurut Wongsuwan, salah satu alasan pemerintah menunda pemilu adalah keberadaan kelompok oposisi Dewan Nasional Keamanan dan Ketertiban. Ia meminta pengertian masyarakat atas penundaan ini. “Kami tidak meminta banyak. Hanya satu tahun untuk menyelesaikan masalah masa lalu,” ujarnya.

    Thailand terbelit krisis politik sejak sepuluh tahun lalu setelah penggulingan Thaksin. Militer mengambil alih kekuasaan Mei lalu dengan alasan menghindari pertumpahan darah setelah berbulan-bulan terjadi kekerasan untuk menurunkan saudara Thaksin, Yingluck Shinawatra, dari posisi perdana menteri.

    REUTERS | BBC | ATMI PERTIWI

    Berita Lainnya:
    Dokter Intip Seribu Pasien RS di London
    Kasus Ferguson, Polisi Tangkap Ratusan Pendemo 
    25 Pebisnis Singapura ke Indonesia Pekan Ini
    Sidang Kedua Rurik Jutting Digelar Tahun Depan 
    Adik Kim Jong-un Jadi Pejabat di Korea Selatan  


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.