TEMPO.CO , Jakarta: Wakil Presiden, Jusuf Kalla, menganggap wajar adanya usulan agar Indonesia keluar dari kelompok negara dengan perekonomian terbesar, G20. Usulan ini dikemukakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. "Boleh saja semua orang berpendapat begitu, tapi yang menentukan keluar atau tidak, kan, presiden," kata JK di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat, 14 November 2014. (Baca: Relevansi dan Manfaat Keberadaan G20 Dipertanyakan)
Namun, menurut JK, keanggotaan di G20 sebenarnya bukan atas kehendak Indonesia. Ia mengatakan, Indonesia masuk ke forum itu lantaran tercatat sebagai negara yang pencapaian ekonominya masuk dalam 20 besar dunia. "Indonesia tidak pernah minta," ujarnya. "Karena tidak pernah minta, kenapa mau keluar?"(Baca: Kredibilitas G20 Dipertanyakan)
JK menyatakan keanggotaan Indonesia di G20 memiliki sejumlah keuntungan. Salah satunya, kata dia, terkait keadilan dalam perekonomian. "Ekonomi internasional itu kami atur dengan baik supaya ada keadilannya," ucap JK. (Baca: Di G20, Jokowi Diminta Tak Obral Sektor Strategis)
Adapun Susi telah menyurati Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto dan Presiden Joko Widodo terkait usulan agar Indonesia keluar dari forum G20. Menurut Susi, Indonesia harus keluar dari G20 karena selalu menuai kerugian, terutama di sektor perikanan. Ia mengatakan impor hasil perikanan dan kelautan Indonesia dibebani tarif 14 persen. "Gara-gara G20 kita tidak mendapatkan fasilitas nol persen," kata Susi. (Baca: G20, Sofyan Djalil Tak Setuju Usulan Menteri Susi)
PRIHANDOKO
Berita Lain
Malaysia Kuasai 3 Desa, Pemda Nunukan Pasrah
Kontras Laporkan FPI ke Komnas HAM
MUI Tak Setuju FPI Dibubarkan, Mengapa?
Ahok Didukung MUI Asal...
