Indonesia Agendakan Isu Rohingya di KTT ASEAN  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Masa dari sejumlah ormas islam melakukan aksi untuk muslim Rohingnya di Bundaran HI Jakarta, (03/05). Aksi ini sebagai wujud protes atas dugaan adanya pembunuhan pada umat muslim Rohingnya di Myanmar. TEMPO/Dasril Roszandi

    Masa dari sejumlah ormas islam melakukan aksi untuk muslim Rohingnya di Bundaran HI Jakarta, (03/05). Aksi ini sebagai wujud protes atas dugaan adanya pembunuhan pada umat muslim Rohingnya di Myanmar. TEMPO/Dasril Roszandi

    TEMPO.CO, Jakarta - Duta Besar Indonesia untuk Myanmar Ito Sumardi menyatakan bahwa Presiden Indonesia Jokowi telah diberi usulan untuk membahas tentang isu Rohingya di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Nyapyidaw, Myanmar, hari ini.

    "Presiden Jokowi telah diinfokan tentang proposal masalah Rohingya dan diharapkan dapat memberikan tanggapannya sebelum KTT dimulai," kata Sumardi kepada Antara, Selasa, 11 November 2014.

    Sumardi menjelaskan Indonesia sebenarnya sangat prihatin tentang nasib Rohingya yang tidak diakui oleh Myanmar. Kondisi itu juga yang menyebabkan beberapa kaum Rohingya pindah ke dari negara itu dengan cara ilegal untuk masuk ke Indonesia dan Australia.

    "Namun, kebijakan Australia yang menolak imigran ilegal malah mendorong mereka datang ke Indonesia," kata Sumardi. (Baca: Sensus Terbaru Myanmar, Muslim Rohingya Tak Didata)

    Muslim Rohingya memang tidak diakui oleh negaranya. Beberapa kali sensus penduduk dilakukan, mereka tidak pernah didata oleh pemerintah, khususnya yang tinggal di daerah Rakhine dan Kachin. Pemerintah Myanmar bahkan menggolongkan muslim Rohingya sebagai penduduk yang "tidak teridentifikasi".

    RINDU P. HESTYA | ANTARA

    Berita Lain:
    Makna Politik Jokowi Diapit Obama dan Jinping
    Jokowi Primadona APEC, Ini Pesan Hikmahanto
    Foto Para Ibu Negara, Iriana Jejer Istri Jinping


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.