Indonesia Minta APEC Lebih Pro-Rakyat  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi dan ibu Iriana melambaikan tangan sebelum memasuki pesawat kepresidenan di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, 8 November 2014. Jokowi akan menghadiri KTT APEC di Beijing, Tiongkok, KTT ASEAN di Naypyitaw, Myanmar, dan pertemuan G-20 di Brisbane, Australia. ANTARA/Andika Wahyu

    Presiden Jokowi dan ibu Iriana melambaikan tangan sebelum memasuki pesawat kepresidenan di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, 8 November 2014. Jokowi akan menghadiri KTT APEC di Beijing, Tiongkok, KTT ASEAN di Naypyitaw, Myanmar, dan pertemuan G-20 di Brisbane, Australia. ANTARA/Andika Wahyu

    TEMPO.CO, Beijing: Menteri Perdagangan Rahmat Gobel mengatakan Indonesia mengambil sikap berpihak kepada rakyat, usaha kecil, dan menengah (UKM), dan permasalahan kemiskinan di kawasan Asia-Pasifik. Ia menyampaikan hal itu dalam Pertemuan Tahunan Tingkat Menteri Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) yang berlangsung 7-8 November 2014 di Beijing, Cina. Di forum itu, sejumlah negara anggota mendesak APEC untuk mempercepat liberalisasi perdagangan di kawasan Asia-Pasifik.

    "Indonesia siap bekerja sama dengan mitra-mitra luar negeri sepanjang memberikan keuntungan timbal balik yang seimbang. APEC harus lebih memajukan kepentingan pembangunan negara berkembang dan ekspor kelompok usaha yang terpinggirkan," kata Rahmat Gobel, Menteri Perdagangan, melalui rilisnya, Sabtu, 8 November 2014.

    Rahmat kemudian meminta APEC lebih berpihak pada rakyat dan lebih membuka jalan bagi pelaku UKM, serta mengatasi permasalahan kemiskinan di kawasan Asia-Pasifik. (Baca: Besok, Jokowi - Presiden Cina Bahas Poros Maritim)

    Pada pertemuan antarmenteri APEC disiapkan substansi yang akan disepakati para pimpinan APEC pada pertemuan ke-22 tanggal 10-11 November 2014. Pada pertemuan para menteri ini, Indonesia terus mendorong kemajuan proposal-proposal yang berunsur pembangunan. Proposal yang diperjuangkan, salah satunya adalah proposal tentang perdagangan atas produk-produk yang berkontribusi bagi pembangunan berkelanjutan dan inklusif, serta pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan. (Baca: Pengusaha dan Pejabat Ini Sambut Jokowi di Beijing)



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.