TKI Hong Kong Tewas, Gubernur Ganjar Turun Tangan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Foto mendiang Sumarti Ningsih, TKW korban mutilasi di Hongkong, yang tersimpan di rumahnya di Desa Gandrungmangu, Cilacap, Jateng, Senin 3 November 2014. ANTARA/Idhad Zakaria

    Foto mendiang Sumarti Ningsih, TKW korban mutilasi di Hongkong, yang tersimpan di rumahnya di Desa Gandrungmangu, Cilacap, Jateng, Senin 3 November 2014. ANTARA/Idhad Zakaria

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan pihaknya sedang mengurus kematian warganya di Hong Kong. Sebelumnya, Sumarti Ningsih, 25 tahun, warga Cilacap, Jawa Tengah, ditemukan tewas dimutilasi dan dimasukkan ke dalam koper di Distrik Wan Chai. Pihaknya sedang menyelidiki kematian WNI tersebut. "Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri," kata Ganjar di kantor Kementerian Dalam Negeri, Selasa, 4 November 2014. (Baca: 2 PSK Ini Korban Pembunuhan di Hong Kong)

    Dalam setiap kesempatan berbincang dengan calon tenaga kerja Indonesia, Ganjar selalu menyarankan agar mereka hati-hati. Setiap ke luar negeri, ia memeriksa dokumen mereka. Para TKI, kata dia, juga diminta agar bekerja sesuai perizinannya. "Kalau menjadi buruh pabrik, ya, harus ke sana," katanya. "Jangan sampai mau dipindah ke tempat karaoke atau ke yang menjurus trafficking. (Baca: TKI Dibunuh di Hong Kong Mestinya Sudah Pulang)

    Koordinator Jaringan Buruh Migran Indonesia Hong Kong, Sringatin, meminta pemerintah Hong Kong dan pemerintah Indonesia untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan dua warga negara Indonesia, Sumarti Ningsih, 25 tahun, dan Seneng Mujiasih, 30 tahun, di Hong Kong. Menurut dia, pembunuhan terhadap dua perempuan itu sadis dan biadab. "Tak seorang pun berhak membunuh orang lain dengan cara seperti itu terlepas apa pun kebangsaan, profesi, dan status visa mereka," katanya. (Baca: Kasus Pembunuhan Jarang Terjadi di Hong Kong)

    Agar tidak jatuh korban pada kemudian hari, kata Sringatin, aturan-aturan yang merugikan pembantu rumah tangga migran harus diubah. Pemerintah Hong Kong, kata dia, harus mencabut aturan yang membatasi hak tinggal. Ia berharap pemerintah Indonesia tidak memaksa TKI memproses kontrak kerja melalui Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta. "Khususnya mereka yang sudah di luar negeri," ujarnya. "Langkah ini akan menjadi perlindungan bagi 148 ribu PRT Indonesia."

    MUHAMMAD MUHYIDDIN

    Terpopuler:
    Anak Menteri Susi Balas Cuitan Putra Jokowi
    Mantan Suami Susi Kewalahan Diwawancarai Media

    Sebelum Dibunuh, PSK Indonesia Disewa Rp 19 Juta

    Media Online Ini Bantu Sebar Tuduhan @TM2000Back

    3 Jagoan Intel Ini Calon Kuat Kepala BIN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wiranto Ditusuk Seseorang yang Diduga Terpapar Radikalisme ISIS

    Menkopolhukam, Wiranto ditusuk oleh orang tak dikenal yang diduga terpapar paham radikalisme ISIS. Bagaimana latar belakang pelakunya?