Pro-Rusia Gelar Pemilu Sendiri di Donetsk

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang wanita memasukan surat suara saat pemilihan presiden di TPS kota Krasnoermeisk, Donetsk (25/5). Kelompok separatis pro-Rusia di bagian timur Ukraina menolak pemilu ini dan mengancam akan membuat kerusuhan untuk menggagalkan pemilu. REUTERS/Yannis Behrakis

    Seorang wanita memasukan surat suara saat pemilihan presiden di TPS kota Krasnoermeisk, Donetsk (25/5). Kelompok separatis pro-Rusia di bagian timur Ukraina menolak pemilu ini dan mengancam akan membuat kerusuhan untuk menggagalkan pemilu. REUTERS/Yannis Behrakis

    TEMPO.CO, Donetsk - Pemberontak pro-Rusia telah memilih pemimpin sendiri untuk wilayah Donetsk, Ukraina. Kandidat yang terpilih adalah Alexander Zakharchenko, seorang ahli mesin yang berubah menjadi pemimpin pemberontak, dengan perolehan suara 90 persen. Zakharchenko mengalahkan tiga tokoh pro-Rusia yang tidak terlalu sering muncul di hadapan publik.

    "Kami adalah warga Donetsk. Kami tidak ingin hidup di bawah pemerintahan Kiev yang berseberangan dengan kami," kata Sergei Kovalenko, seorang penjaga keamanan swasta yang juga ikut memilih, seperti dilaporkan Reuters, Ahad, 2 November 2014.

    Adapun Presiden Petro Poroshenko mengecam pemungutan suara itu tidak sah. Poroshenko menilai terpilihnya Zakharchenko sebagai pemimpin adalah sebuah lelucon yang sangat rendah. (Baca: Akhirnya, Rusia Setuju Tetap Pasok Gas ke Ukraina)

    "Saya berharap Rusia tidak akan menerima hasil pemilu. Hal ini jelas melanggar protokol Minsk yang juga ditandatangani oleh Rusia," kata Poroshenko, mengacu perjanjian internasional yang dimaksudkan untuk mengakhiri pertempuran antara separatis dan pasukan Ukraina.

    Pemerintah Kiev menyatakan perjanjian Minks ditandatangain oleh pemimpin pemberontak dan utusan dari Kiev, Rusia, dan Organisasi Keamanan dan Kerja Sama di Eropa (OSCE). Dalam perjanjian itu tertulis bahwa pemungutan suara harus diselenggarakan di bawah undang-undang Ukraina yang akan menunjuk pejabat murni lokal. (Baca: Pemilu Ukraina, Tiga Wilayah Tak Ikut Serta)

    Awal pekan lalu, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Larov mengatakan Moskow akan menerima hasil pemilu itu. Namun Kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan kepada Presiden Vladimir Putin bahwa pemilihan itu tidak sah dan tak akan diakui oleh Eropa.

    RINDU P. HESTYA | REUTERS



    Berita Lain:
    Nonton Voli, Iran Penjarakan Wanita Inggris Ini
    Mesir Penjarakan 8 Pria Yang Hadiri Pernikahan Gay
    FAO Luncurkan Portal untuk Kurangi Sampah Makanan


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.