PBB Khawatir Kejahatan Transnasional Asia Meluas

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Popsci.com

    Popsci.com

    TEMPO.CO , Bangkok: Perserikatan Bangsa-bangsa mengkhawatirkan kejahatan transnasional terorganisir akan meluas secara signifikan kecuali diambil tindakan tegas.

    “Asia merupakan sumber dan tujuan perdagangan terlarang yang menghasilkan keuntungan besar dan berkembang bagi kelompok-kelompok pelaku kejahatan transnasional,” kata Jeremy Douglas, kepala perwakilan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) Regional Asia Tenggara dan Pasifik dalam siaran pers yang diterima Tempo, Jumat, 31 Oktober 2014.

    Pada pertemuan tingkat tinggi UNODC, Mendukung Integrasi Asia Melalui Keamanan Publik yang Efektif, Douglas mengatakan nilai kejahatan transnasional yang teroganisir di Asia Tenggara saja diperkirakan mendekati US$ 100 miliar per tahun. Kejahatan tersebut mengancam kebermanfaatan ekonomi dan sosial dari integrasi regional.

    Menurut Douglas, hasil kejahatan terorganisir di beberapa wilayah lain di Asia juga meningkat secara signifikan dan mendestabilisasi wilayah tersebut.

    Peningkatan jumlah cenderung terjadi pada perdagangan narkoba dan kejahatan terkait, perdagangan manusia, penyelundupan migran, perdagangan barang palsu dan obat-obatan palsu, dan kejahatan lingkungan seperti perdagangan kayu ilegal dan satwa liar. Karena itu, kejahatan tersebut menuntut respons nasional dan regional untuk bekerja sama.

    Menurut Douglas, tanpa strategi pengelolaan perbatasan, penegakan hukum dan peradilan yang efektif, kelompok kejahatan terorganisir akan terus berkembang tanpa menghormati batas wilayah dan kedaulatan negara. Peningkatan pendapatan ilegal tersebut akan memperluas korupsi, mendistorsi dan menyebabkan dampak ekonomi, dan membahayakan masyarakat di seluruh regional.

    NATALIA SANTI

    Berita lain:
    Pengesahan PPP, Menkumham Siap Dipanggil DPR
    Yogya Ganti Logo, Habiskan Rp 1,5 Miliar Dana Keistimewaan  
    Fadli Zon Minta Penghina Prabowo Dipidanakan  


     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.