Gelar Pemilu Demokratis, Fiji Bebas dari Sanksi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi bendera Australia. REUTERS/David Gray

    Ilustrasi bendera Australia. REUTERS/David Gray

    TEMPO.CO, Suva - Australia mencabut sanksi terhadap Fiji setelah negara di kawasan Samudra Pasifik itu menggelar pemilihan umum secara demokratis bulan lalu. Pemilu tersebut mengakhiri kekuasaan militer selama delapan tahun.

    "Saya mengumumkan, pemerintah Australia telah mencabut semua sanksi terhadap Fiji," kata Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop saat memulai kunjungan dua hari ke Fiji, seperti dilansir BBC, Jumat, 31 Oktober 2014.

    Bishop juga mengatakan pemerintah Australia berkomitmen menormalkan kembali hubungannya dengan Fiji. Hubungan kedua negara itu sempat tegang setelah kepala militer Fiji, Voreqe Bainimarama, menggulingkan Laisenia Qarase dalam kudeta tak berdarah pada 2006.

    Setelah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Fiji, Ratu Inoke Kubuabola, Bishop mengatakan kedua negara itu akan melanjutkan kerja sama pertahanan penuh dan keamanan regional. (Baca juga: Nasib Pasukan Asal Fiji di Suriah Belum Diketahui)

    Amerika Serikat juga mengumumkan telah mengakhiri sanksi pembatasan bantuan keuangan, dan akan memulihkan hubungan militer dengan Fiji. "Kami mengucapkan selamat kepada rakyat Fiji atas pelantikan pemerintah baru dan pemulihan parlemen negara," kata Duta Besar Amerika Serikat Frankie Reed.

    Pemilu di Fiji bulan lalu adalah yang pertama sejak penguasa militer Voreqe Bainimarama mengambil alih kekuasaan lewat kudeta pada 2006. Partai milik Bainimarama, FijiFirst, menang mutlak dalam pemilu tersebut dengan meraih 32 kursi dari total 50 kursi di parlemen. Sedangkan pesaingnya, Partai Sodelpa, hanya memperoleh 15 kursi.

    Para pengamat internasional mengatakan pemilu yang diselenggarakan pada 17 September lalu itu kredibel dan dilakukan dalam suasana tenang. (Baca juga: Indonesia-Fiji Jalin Kerja Sama Berdayakan Wanita)

    BBC | ROSALINA

    Berita Terpopuler:
    Ini Sebab Presiden Jokowi Susah Dilengserkan MPR 
    Jadi Menteri, Gaji Susi Tinggal 1 Persen 
    Fadli Zon Keluarkan Ancaman untuk DPR Tandingan
    Kemlu AS: Menhan Ryamizard bukan Pelanggar HAM  


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.