Korea Utara Undang Komisi HAM PBB dengan Syarat  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Marzuki Darusman saat seminar tentang kekejaman rezim Korea Utara di seminar Jalan Panjang Penegakkan dan Penghormatan HAM di Korea Utara, di LIPI, Jakarta (29/4). Marzuki adalah pelapor khusus PBB untuk HAM Korut. TEMPO/Maria Rita

    Marzuki Darusman saat seminar tentang kekejaman rezim Korea Utara di seminar Jalan Panjang Penegakkan dan Penghormatan HAM di Korea Utara, di LIPI, Jakarta (29/4). Marzuki adalah pelapor khusus PBB untuk HAM Korut. TEMPO/Maria Rita

    TEMPO.CO, Jakarta - Setelah sekian lama mengisolasi diri, akhirnya diplomat Korea Utara mengundang tim penyelidik khusus Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk kasus hak asasi manusia bertandang ke Korea Utara.

    Undangan itu disampaikan diplomat Korea Utara pada Senin, 27 Oktober 2014. Namun, Korea Utara menyatakan undangan hanya berlaku jika tim penyelidik khusus PBB memenuhi satu syarat, yakni menghapus semua isu kejahatan kemanusiaan yang ada di negara tersebut.

    Seorang penyelidik, Marzuki Darusman, mendapatkan undangan kunjungan setelah mempresentasikan lapuran rutinnya terkait kasus hak asasi manusia. Menurut perwakilan Korea Utara, laporan kasus hak asasi manusia tentang Korea Utara tersebut adalah rekayasa belaka.  Maka dari itu Korea Utara bersedia menerima kunjungan jika lapuran 'palsu' tersebut ditangguhkan.

    Dilansir dari New York Times pada Selasa, 28 Oktober 2014, Marzuki Darusman mengatakan ia telah berulang kali ditolak untuk mengunjungi Korea Utara. Hingga kemudian Marzuki diundang oleh diplomat Korea Utara pada Senin kemarin.

    Korea Utara juga menunjukkan semangat yang berbeda terkait hubungan kenegaraannya dengan Korea Selatan dan Jepang. Bahkan beberapa waktu lalu, Korea Utara membebaskan satu dari tiga tahanan asal Amerika Serikat yang mereka tahan.

    INTAN MAHARANI | NEW YORK TIMES

    Topik terhangat:

    Pelantikan Jokowi | Koalisi Jokowi-JK | Kabinet Jokowi | Pilkada oleh DPRD

    Berita terpopuler lainnya:
    Hina Jokowi di FB, Tukang Tusuk Sate Ini Ditahan
    Paripurna DPR Ricuh, Meja Rapat Digulingkan
    Jas yang Pantas Agar Jokowi Tampil Lebih Wibawa
    Setop Selfie demi Kesehatan Anda


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.