Selandia Baru Menangkan Kursi Dewan Keamanan PBB  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Perdana Menteri Selandia Baru John Key. REUTERS

    Perdana Menteri Selandia Baru John Key. REUTERS

    TEMPO.CO, Wellington - Selandia Baru akhirnya berhasil mendapatkan kursi di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan memenangkan 145 suara dari 193 negara Majelis Umum pada Kamis, 23 Oktober 2014. Selandia Baru mengalahkan dua pesaingnya, Spanyol dan Turki yang akan bertarung untuk posisi kedua.

    "Kemenangan ini membuktikan bahwa Selandia Baru adalah negara kecil dengan suara lantang," kata Perdana Menteri Selandia Baru John Key, seperti dilaporkan BBC News.

    Adapun Turki kalah dari Spanyol. Akhirnya terkumpul lima negara yang mendapat kursi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB yaitu Selandia Baru, Spanyol, Angola, Malaysia, dan Venezuela menggantikan Argentina, Australia, Lukesemburg, Rwanda, dan Korea Selatan yang akan mengundurkan diri akhir tahun ini. Mereka akan bergabung dengan lima anggota tidak tetap lainnya; Chad, Cile, Jordan, Lituania, dan Nigeria.

    Selandia Baru terakhir kali mendapat kursi tidak tetap di Dewan Keamanan pada 1994. John Key berjanji akan bekerja sama dengan lima negara anggota permanen lainnya; Amerika Serikat, Inggris Raya, Cina, Prancis, dan Rusia.

    Mendapatkan kursi Dewan Keamanan akan memberikan kesempatan negara-negara yang terpilih untuk menyelesaikan masalah dan peristiwa di seluruh dunia. Setidaknya 15 kursi Dewan Keamanan bertanggung jawab untuk menjaga perdamaian dan stabilitas dunia.


    RINDU P. HESTYA | NEWS.COM.AU | BBC NEWS

    Berita Lain:
    Pemilu Ukraina, Tiga Wilayah Tak Ikut Serta
    AS dan Inggris Akhiri Invasi di Afganistan
    Ebola Muncul di Mali, Mauritania Tutup Perbatasan


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.