Kasus Ini Membuat Indonesia-Australia Bermusuhan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Jokowi mendapat ucapan selamat dari Perdana Menteri Australia Tony Abbott, usai pelantikan Presiden di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin 20 Oktober 2014. REUTERS/Darren Whiteside

    Jokowi mendapat ucapan selamat dari Perdana Menteri Australia Tony Abbott, usai pelantikan Presiden di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin 20 Oktober 2014. REUTERS/Darren Whiteside

    TEMPO.CO, Jakarta - Saat Presiden Joko Widodo dilantik pada Senin, 20 Oktober 2014, Perdana Menteri Australia Tony Abbott mengatakan ada kesempatan yang baik untuk memperbaiki dan mempererat hubungan kedua negara yang sempat renggang. Abbott mengundang langung Jokowi, sapaan Joko Widodo, untuk datang dalam acara G20 di Brisbane, Australia.

    Hubungan Indoneisa dengan Australia mengalami pasang-surut. Dari masalah pencarian suaka hingga isu penyadapan membuat dua negara tetangga ini "bermusuhan". Berikut ini beberapa kasus yang membuat Indonesia-Australia panas dingin.

    1. Pencarian suaka

    Pada Februari 2014, pemerintah Australia mendorong 26 imigran dari berbagai negara di Timur Tengah untuk mencari suaka di Indonesia. Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Indonesia menuding Australia terlalu arogan dan melanggar hak asasi para pencari suaka. Tindakan itu juga melanggar Deklarasi Jakarta yang dalam kesepakatan tersebut meminta agar penanganan imigran gelap melibatkan pemerintah negara asal, negara singgah, dan negara tujuan.

    Masalah pencarian suaka juga pernah membawa Indonesia menjadi pihak yang bersalah. Sebuah kapal perahu berpenumpang 200 pencari suaka tenggelam di 100 mil laut Pulau Christmas pada Juni 2014. Akibatnya, lebih dari seratus pencari suaka asal Afganistan dan Pakistan tewas tenggelam. Dua nelayan Indonesia yang mengendalikan kapal, Boy Djara dan Justhen, divonis penjara selama 6 dan 9 tahun.

    2. Wilayah perbatasan

    Batas wilayah perairan telah menjadi masalah yang kompleks bagi hubungan Indonesia dan Australia. Pada Februari lalu, Australia dilaporkan enam kali melanggar batas wilayah Indonesia. Namun, para pejabat Canberra berdalih bahwa hal itu terjadi karena unsur ketidaksengajaan. Pemerintah Australia langsung menyampaikan permintaan maaf kepada Indonesia di Jakarta. (Baca: Australia Enam Kali Langgar Batas Perairan Indonesia)

    3. Isu penyadapan

    Masalah penyadapan juga sempat membuat hubungan Indonesia dengan Australia renggang. Hal ini bermula saat mantan kontraktor Lembaga Keamanan Amerika (NSA), Edward Snowden, membocorkan sebuah dokumen yang menyebutkan bahwa Australia menyadap pembicaraan telepon antara mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan istrinya, Ani Yudhoyono. Presiden SBY mengungkapkan enam syarat pemulihan hubungan diplomatik pada 26 November 2013 sebagai respons atas surat Perdana Menteri Tony Abbott setelah Indonesia menyatakan protes dengan menarik Duta Besar Nadjib Riphat Kesoema dari Canberra. (Baca: Hubungan Indonesia-Australia Mundur Belasan Tahun)

    4. Organisasi Papua Merdeka (OPM)

    Australia disebut menjadi pendukung gerakan OPM agar Papua menjadi negara sendiri. Dalam berapa pertemuan internasional, para pejabat Australia juga mengajak para pemimpin negara untuk mendukung kebebasan Papua dari Indonesia. Selain itu, media Australia seringkali membuat berita provokatif, seperti media New International Magazine yang menulis "Papua Barat ingin merdeka, Indonesia menembak mati mereka. Tapi hati jiwa yang mati tetap merdeka".

    RINDU P. HESTYA | TEMPO.CO | CHANNEL NEWS ASIA

    Berita Lain:

    Kepada Time, Jokowi Sebut Hal yang Membahayakannya 
    Liputan Time, Ini Alasan Jokowi Jadi Pemimpin
    Time: Jokowi Menginspirasi Santri Ngruki


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Industri Permainan Digital E-Sport Makin Menggiurkan

    E-Sport mulai beberapa tahun kemarin sudah masuk dalam kategori olahraga yang dipertandingkan secara luas.