Iran Kompromi Soal Nuklir, Uni Eropa Bergeming

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Reaktor nuklir Bushehr, Iran. AP/Vahid Salemi

    Reaktor nuklir Bushehr, Iran. AP/Vahid Salemi

    TEMPO.CO, Jakarta - Dalam pertemuan di Washington, Amerika Serikat, Iran menawarkan usulan baru untuk berkompromi perihal masalah nuklirnya. Iran bernegosiasi agar pihak Barat menurunkan total sanksi mereka dengan alasan untuk membatasi program nuklir Iran. Namun usul itu ditolak oleh pemerintah negara Barat.

    Penolakan tersebut didasarkan atas logika bahwa sanksi ekonomi akan dikendurkan ketika target pembatasan nuklir yang diminta Barat harus dilaksanakan terlebih dulu oleh Iran. Penawaran ini sempat diajukan Iran dalam pertemuan di Wina, dan telah ditolak oleh Teheran.(Baca: Amerika Buru Program Nuklir Iran)

    Dikutip dari Reuters pada 21 Oktober 2014, pemerintah Iran akan puas jika telah mengalahkan energi yang dimiliki Amerika Serikat dan Uni Eropa serta diberlakukannya sanksi perbankan 2012.

    Negosiasi ini diibaratkan sebagai langkah pertama dari Iran untuk menghapuskan semua sanksi yang dikenakan kepada republik Islam karena penolakan penghentian pengayaan uranium Iran oleh Dewan Keamanan PBB. (Baca: Eropa Resmi Boikot Minyak Iran)

    "Iran ingin kembali ke situasi sebelum dikenakan sanksi ini," kata pejabat Iran. "Jika setuju, itu akan membantu dalam mencapai sebuah kompromi dengan batas waktu 24 November 2014," ujarnya setelah kondisi pendapatan minyak Iran turun tajam, inflasi dan pengangguran naik, serta mata uang Iran yang semakin lemah. (Baca: Rusia Sentil Uni Eropa Soal Sanksi terhadap Iran)

    INTAN MAHARANI | REUTERS 

    Baca juga:
    PAN Klaim Jokowi Pernah Tawari 2 Kursi Kabinet
    Kata ICW Soal Seleksi Kabinet Jokowi Lewat KPK
    Jokowi Perketat Dana Rapat, Ini Antisipasi Hotel
    'Jokowi Enggak Pantas Jadi Presiden'


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.