Pemerintah dan Pendemo Hong Kong Sepakat Berunding  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Demonstran berdiri diantara bata blok yang digunakan untuk memblokir terowongan bawah tanah yang menuju pusat keungan dekat markas besar pemerintah di Hong Kong, 15 Oktober 2014.  REUTERS/Tyrone Siu

    Demonstran berdiri diantara bata blok yang digunakan untuk memblokir terowongan bawah tanah yang menuju pusat keungan dekat markas besar pemerintah di Hong Kong, 15 Oktober 2014. REUTERS/Tyrone Siu

    TEMPO.COHong Kong - Pejabat pemerintah Hong Kong akhirnya akan melakukan perundingan dengan pemimpin mahasiswa pelopor aksi demonstrasi di Hong Kong, Selasa, 21 Oktober 2014. Para demonstran pro-demokrasi telah lebih dari tiga minggu melakukan aksinya dengan menduduki jalan utama di sana.

    Mengutip laporan Reuters, ini merupakan perundingan pertama setelah berulang kali dibatalkan. (Baca: Perundingan Pendemo Hong Kong Batal Lagi). Dalam perundingan ini, pemimpin eksekutif Hong Kong Leung Chun-ying tidak akan ambil bagian. Ia hanya akan mengutus lima orang, termasuk pejabat nomor dua Hong Kong, yakni Kepala Sekretaris Carrie Lam.

    Sejumlah ahli politik Hong Kong berharap dialog tersebut bisa menghasilkan kesepakatan meski mungkin tidak akan menjembatani jurang antara keduanya. Bahkan, mungkin tidak akan mengakhiri demonstrasi. (Baca: Pendemo Pro-Demokrasi Kembali Padati Hong Kong)

    Demi transparansi, atas desakan pemimpin mahasiswa, perundingan akan disiarkan secara langsung. Layar raksasa akan didirikan di zona protes sehingga seluruh demonstran dan warga Hong Kong bisa menyaksikan.

    Situasi Hong Kong memanas sejak awal Oktober lalu setelah puluhan ribu massa turun ke jalan. Mereka menuntut pemerintah Cina memberikan demokrasi penuh di Hong Kong untuk memilih pemimpin Hong Kong secara langsung pada Pemilu 2017 mendatang.

    ANINGTIAS JATMIKA | REUTERS

    Terpopuler
    Lima Tantangan Jokowi versi Majalah Time
    Jokowi Disebut 'Barack Obama' Indonesia
    17 Pemimpin Dunia Hadiri Pelantikan Jokowi-JK 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.