Terima Uang Politik, Menteri Termuda Jepang Mundur  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO.CO, Tokyo - Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Perindustrian Jepang Yuko Obuchi menyampaikan surat pengunduran diri pada Senin pagi, 20 Oktober 2014, waktu setempat. Surat pengunduran diri ini diantar langsung ke kantor Perdana Menteri Shinzo Abe.

    Obuchi, seperti dilaporkan BBC, mengundurkan diri beberapa hari setelah laporan media menyebutkan ia menggunakan dana politik untuk membeli tiket teater dan barang dari perusahaan adiknya.

    Wanita 40 tahun ini baru menjabat selama enam bulan sebagai menteri termuda di kabinet Shinzo Abe. Belum lama bekerja, dia harus meminta maaf atas tuduhan yang muncul dalam tayangan di stasiun televisi NHK yang menyebutkan dua kelompok politik afiliasinya telah menghabiskan dana 43 juta yen (sekitar Rp 4,8 miliar) untuk membeli tiket pertunjukan teater selama 2009-2011.

    Tak hanya itu, NHK juga mengatakan sebuah kelompok politik pendukung Obuchi lainnya telah membeli barang-barang senilai 3,8 juta yen (sekitar Rp 428,4 juta) dari perusahaan yang dikelola adiknya selama periode 2008-2012.

    Semula, Obuchi diyakini membawa harapan baru bagi Jepang. Perempuan pertama yang diangkat sebagai pemimpin di Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Perindustrian Jepang ini merupakan putri mantan Perdana Menteri Keizo Obuchi. Sejumlah analis mengatakan ia berpeluang menjabat Perdana Menteri Jepang wanita pertama pada masa mendatang.

    Meski yakin bahwa para pendukungya membayar karcis pertunjukan dengan uang mereka sendiri, Obuchi sadar akan adanya pelanggaran hukum jika kelompok pendukungya melakukan pembayaran dalam jumlah besar.

    ANINGTIAS JATMIKA

    Terpopuler

    Apa Kata Media Asing Soal Pelantikan Jokowi?
    Jokowi Disebut 'Barack Obama' Indonesia 
    Suster Spanyol Sembuh dari Ebola  



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.