Pakai Kokain, Anak Wapres AS Dipecat dari AL  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wapres Amerika Joe Biden mengucapkan turut berduka atas pemboman di Boston saat pembukaan sebuah Law Center di Universitas Baltimore (16/4). AP Photo/Steve Ruark

    Wapres Amerika Joe Biden mengucapkan turut berduka atas pemboman di Boston saat pembukaan sebuah Law Center di Universitas Baltimore (16/4). AP Photo/Steve Ruark

    TEMPO.CO, Washington - Anak Wakil Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Hunter Biden, ternyata dikeluarkan dari Angkatan Laut AS (Navy) pada Februari silam karena dinyatakan positif mengonsumsi obat-obatan terlarang jenis kokain.

    “Merupakan kehormatan bagi saya bisa melayani Angkatan Laut AS. Saya sangat menyesal dan malu karena tindakan saya yang berujung pemecatan,” ujar Hunter dalam sebuah pernyataan yang dirilis pengacaranya, seperti dikutip Wall Street Journal, Jumat, 17 Oktober 2014.

    Sebagai anak dari salah satu orang penting AS, Hunter sesungguhnya telah mendapat kelonggaran saat tergabung menjadi satuan AL pada 2012.

    Secara usia, Hunter yang saat itu berusia 43 tahun tergolong terlambat untuk berkarier di bidang militer. Belum lagi rekam jejaknya yang terkait narkoba saat masih muda. Kedua hal itu tidak menjadikan langkah Hunter untuk menjadi anggota AL terganjal.

    Namun, saat ia menjalani tes dan kedapatan mengonsumsi kokain, ia pun dipecat. Sumber yang menangani kasus ini mengatakan Hunter diperlakukan sama oleh personel AL lainnya. Namun, saat itu alasan pemecatan ini tidak dirilis ke publik.

    “Seperti personel junior lainnya, sesuai UU Privasi, detail pemecatan Letnan Muda Hunter Biden tidak dirilis,” ujar juru bicara AL Komandan Ryan Perry.

    ANINGTIAS JATMIKA | WALL STREET JOURNAL

    Terpopuler:
    Ratusan Pejuang ISIS di Kobane Tewas Dibom AS
    Turki Buka Pintu Perbatasan untuk Pasukan Kurdis
    Tak Takut Tertular, Obama Cium Suster Pasien Ebola


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.