WHO: Dalam 60 Hari, Ebola Harus Terkontrol  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang petugas membantu rekannya menggunakan pakaian pelindung saat akan melakukan pengangkatan jenazah korban ebola di Freetown, Sierra Leone, 15 Oktober 2014. REUTERS/Josephus Olu-Mammah

    Seorang petugas membantu rekannya menggunakan pakaian pelindung saat akan melakukan pengangkatan jenazah korban ebola di Freetown, Sierra Leone, 15 Oktober 2014. REUTERS/Josephus Olu-Mammah

    TEMPO.CO, New York - Perserikatan Bangsa-Bangsa memperingatkan wabah ebola harus ditanggulangi dalam 60 hari. Jika tidak, dunia akan menghadapi “situasi yang belum pernah terjadi dan tidak ada rencana untuk mengatasinya.”

    “Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyarankan dalam 60 hari kita harus memastikan bahwa 70 persen penderita ebola mendapatkan perawatan dan 70 persen penguburan bisa dilaksanakan tanpa menyebabkan infeksi lebih lanjut,” ujar Koordinator Ebola PBB Anthony Banbury pada Rabu, 15 Oktober 2014, seperti dilaporkan News.com.au. (Baca: WHO: 7 dari 10 Pasien Ebola Tewas)

    Sebuah laporan yang dikeluarkan WHO menyebut ebola telah berjalan lebih cepat dari kami (penanganan WHO) dan ebola bisa memenangkan perlombaan. Memang saat ini ebola telah menyapu hampir seluruh Afrika Barat dan telah mulai membuat jalan ke seluruh dunia. (Baca: Lagi, Satu Perawat AS Positif Ebola)

    Hingga pekan ini tercatat sudah lebih dari 4.000 orang tewas karena ebola dan hampir 9.000 orang terinfeksi penyakit ini. WHO memperingatkan jika tidak mendapatkan perhatian khusus, dalam dua bulan ke depan akan ada 10 ribu kasus baru setiap pekannya.

    ANINGTIAS JATMIKA | NEWS.COM.AU

    Terpopuler

    Jadi Selingkuhan, Wanita Ini Ditelanjangi
    WNI Anggota ISIS Ledakkan Diri di Irak
    WHO: 7 dari 10 Pasien Ebola Tewas



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.