Rekan Sering Diserang, Polisi Aljazair Demo  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Demonstran pro demokrasi di Aljazair. AP/Sidali  Djarboub

    Demonstran pro demokrasi di Aljazair. AP/Sidali Djarboub

    TEMPO.CO, Aljir - Sekitar 300 polisi Aljazair turun ke jalan di ibu kota Aljazair, Aljir, Selasa, 13 Oktober 2014. Mereka menuntut perlindungan karena rekan-rekannya yang bertugas di selatan Kota Ghardaia kerap menjadi korban serangan.

    Mengenakan seragam biru tak bersenjata, mereka berjalan tanpa suara di jalan bebas hambatan diiringi hujan lebat. Selanjutnya abdi negara itu masuk ke Kota Aljir dan duduk di depan gedung pemerintahan untuk bertemu gubernur setempat.

    "Para sopir yang lalu-lalang membunyikan klakson, sementara masyarakat yang menyaksikan aksi ini bertempik sorak menyambut kehadiran mereka," tulis kantor berita AP.

    Para demonstran ini sengaja menggelar aksi untuk menunjukkan solidaritas terhadap rekan-rekan mereka di sebelah selatan Kota Ghardaia, lantaran kerap diserang pasukan keamanan. "Kota ini tempat penyiksaan polisi," kata juru bicara kepolisian, Djilali Boudalia, kepada kantor berita APS.

    Ribuan polisi dikirim ke Ghardaia untuk menghentikan bentrokan rutin antara rival Berber dan komunitas Arab. Ghardaia terletak di sekitar 600 kilometer dari Aljir, yang dihuni oleh kelompok besar Arab dan komunitas Mozabite Berber yang memiliki sekolah dan bahasa Berber sekolah Islam.

    Kawasan ini juga acap menjadi titik panas dalam bentrokan antara kaum Arab dan Mozabite untuk memperebutkan lowongan pekerjaan, rumah, dan tanah. Sejak Desember 2013, sekitar sepuluh orang tewas dan sejumlah toko hangus terbakar akibat bentrokan tersebut.

    AL JAZEERA | CHOIRUL

    Berita lain:
    Tak Sreg dengan Taufik, Ini Cawagub Pilihan Ahok  
    Dalam Laga Terakhir, Tim Nasional U-19 Kalah Lagi
    Soal Muktamar PPP Surabaya, Kubu SDA: Tidaaaak...


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.