Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mahasiswa Tolak Bali Democracy Forum

image-gnews
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berpidato di ajang Bali Democracy Forum di Nusa Dua, Bali, 10 Oktober 2014. TEMPO/Bambang Harymurti
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berpidato di ajang Bali Democracy Forum di Nusa Dua, Bali, 10 Oktober 2014. TEMPO/Bambang Harymurti
Iklan

TEMPO.CO, Denpasar - Puluhan mahasiswa yang tergabung Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) dan Keluarga Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), Jumat, 10 Oktober 2014, menggelar aksi demonstrasi di Gedung DPRD Provinsi Bali di kawasan Renon, Denpasar, Bali.

Mereka menyatakan dengan tegas sikap penolakannya terhadap pelaksanaan Bali Democracy Forum (BDF) ke VII yang mulai berlangsung hari ini di Bali International Convention Center (BICC), di kawasan Nusa Dua.

Koordinator lapangan aksi demonstrasi mahasiswa, Florentio Don Bosco Heppi, mengatakan pelaksanaan BDF mengingkari fakta telah terjadinya kemunduran demokrasi di Indonesia. "Kalaupun BDF harus tetap dilaksanakan, semestinya mengevaluasi secara kritis langkah Presiden SBY dalam membangun demokrasi,” katanya.(Baca:LSM Nilai Indonesia Alami Darurat Demokrasi)

Para mahasiswa menilai presiden SBY ysebagai  penggagas BDF justru telah mengingkari demokrasi. Sebab SBY memiliki peran besar meloloskan Undang-Undang tentang pemilihan kepala daerah yang mengubah sistim pemilihan langsung menjadi pemilihan oleh DPRD.

Menurut  para mahasiswa, berbagasi ungkapan kekecewaan SBY karena DPR-RI mensahkan pilkada oleh DPRD, yang kemudian dilanjutkan dengan langkah SBY mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (perpu) untuk membatalkan UU Pilkada, dinilai sebagai upaya pemulihan citra dirinya setelah dikecam rakyat Indonesia.

Langkah SBY itu, kata para mahasiswa, sulit diterima logika. Sebab disahkannya Undang-undang pilkada  bermula dari rancangan undang-undang pilkada yang diajukan pemerintahan SBY melalui Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi. (Baca:Pilpres oleh MPR, Jokowi: Kemunduran Demokrasi)

Ketua Pengurus Cabang KMHDI Badung, I Ketut Bagus Arjana Wira Putra, mengatakan alasan pilkada tak langsung untuk efisiensi anggaran, merupakan argumentasi yang melukai hati rakyat. "Penghematan anggaran pilkada bisa dilakukan dengan menggelar pilkada serentak di seluruh Indonesia," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kalaupun ada kelemahan dalam sistim pilkada secara langsung, mestinya sistimnya yang harus diperbaiki. Bukan dengan cara memberangus hak pilih rakyat, lalu diserahkan kepada anggota DPRD.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali, Nyoman Parta, yang menerima kedatangan mahasiswa menjelaskan pilkada tak langsung, yang dilakukan oleh DPRD, sebenarnya tidak menguntungkan anggota DPRD. Sebab anggota DPRD hanya menjalankan perintah partainya.

Parta mengatakan, yang menentukan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pimpinan partai politik di tingkat pusat. "Kami hanya memberikan suara, dan tidak memiliki kewenangan menentukan siapa yang menjadi kandidat kepala daerah dan wakil kepala daerah," ucapnya.

Dampak langsung yang akan dipikul anggota DPRD adalah beban psikologis. "Masyarakat akan menduga kami menerima uang saat memilih kandidat tertentu untuk menjadi kepala daerah," tutur Parta.

ROFIQI HASAN

Berita Terpopuler
Novel FPI Menyerahkan Diri ke Polda Metro Jaya
Seusai Geger MPR, Mega-SBY Kunci Stabilitas Politik|
FPI: Ahok Tak Akan Bisa Bubarkan Kami
Nazaruddin: Ibas Terima Duit Korupsi Wisma Atlet
Bantah Jokowi, KSAD Pamer Leopard Tak Rusak Jalan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Cerita di Balik Rapat Mahasiswa Diintimidasi 15 Preman, Dilarang Mendemo Jokowi

53 hari lalu

Puluhan mahasiswa Universitas Bung Karno memblokir jalan saat melakukan aksi demo di depan Gedung KPU, Jakarta, Rabu, 31 Januari 2024. Mahasiswa menilai Jokowi sebagai presiden tidak netral dalam pelaksanaan Pemilu 2024. TEMPO/Subekti
Cerita di Balik Rapat Mahasiswa Diintimidasi 15 Preman, Dilarang Mendemo Jokowi

Belasan preman mengintimidasi mahasiswa di sekitar Universitas Trilogi, Jakarta. Mereka dipaksa bubarkan diskusi membahas demo pemakzulan Jokowi.


Polda Sulawesi Selatan Bubarkan Diskusi Melki Sedek Huang dan Gielbran M. Noor di Parepare

20 Januari 2024

Ketua BEM UI Melki Sedek Huang menyampaikan orasi saat menggelar konferensi pers di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Minggu, 26 Maret 2023. Dalam kegiatan tersebut sejumlah organisasi pelajar pemuda mahasiswa, aliansi buruh, dan gerakan Rakyat menuntut Presiden dan DPR Batalkan UU Cipta Kerja Inkonstitusional. Hal tersebut menurut mereka telah menghina konstitusi dan merendahkan suara rakyat dengan tetap melakukan pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang Undang, padahal diketahui bahwa Perppu tersebut diterbitkan secara melawan konstitusi oleh Presiden dan DPR karena telah melewati masa sidang berikutnya sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (3) UUD 1945. TEMPO/M Taufan Rengganis
Polda Sulawesi Selatan Bubarkan Diskusi Melki Sedek Huang dan Gielbran M. Noor di Parepare

Polda Sulawesi Selatan membubarkan dskusi yang antara lain dihadiri oleh Melki Sedek Huang dan Girlbran M. Noor di Parepare, Sulawesi Selatan.


Apa Beda Debat, Diskusi, dan Dialog?

25 Desember 2023

Calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (kiri), cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka (tengah), dan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD (kanan) saat debat calon wakil presiden Pemilu 2024 di JCC, Jakarta, Jumat 22 Desember 2023. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Apa Beda Debat, Diskusi, dan Dialog?

Dalam diskusi bisa terjadi perdebatan, karena debat sifatnya oposisional atau memiliki dua kubu yang saling berseberangan


Panitia Diskusi bersama Anies-Muhaimin Mengaku Dipersulit saat Ajukan Izin

24 Desember 2023

Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menghadiri diskusi bersama mahasiswa Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta di Gelanggang Olah Raga Jatidiri Kota Semarang pada Ahad, 24 Desember 2023. TEMPO/Jamal Abdul Nasr
Panitia Diskusi bersama Anies-Muhaimin Mengaku Dipersulit saat Ajukan Izin

Habil Marati, panitia acara diskusi Anies-Muhaimin mengaku baru kantongi izin dari kepolisian sehari jelang kegiatan pada diajukan sejak 3 pekan lalu


Bea Cukai Buka Ruang Diskusi bersama APKB

20 Desember 2023

Bea Cukai Buka Ruang Diskusi bersama APKB

Dalam rangka mendukung investasi dan ekspor nasional, Bea Cukai gelar sharing session bersama pengurus asosiasi pengusaha kawasan berikat (APKB) seluruh Indonesia yang berlangsung di Aula Merauke, Kantor Pusat Bea Cukai, pada Rabu, 20 Desember 2023.


Rektor UIN Yogya Larang Festival Keadilan, Pakar Hukum Tata Negara: Persis Orde Baru

11 Desember 2023

Acara Festival Keadilan yang menghadirkan sejumlah aktivis dan intelektual di Bento Kopi Godean, Banyurade, Gamping, Sleman, Yogyakarta, Ahad, 10 Desember 2023. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Al Makin melarang festival ini di kampus UIN dengan alasan tidak berizin. (SHINTA MAHARANI/Tempo)
Rektor UIN Yogya Larang Festival Keadilan, Pakar Hukum Tata Negara: Persis Orde Baru

Pada era Orde Baru, larangan itu melalui NKK/BKK. Kini dilakukan melalui kebijakan rektor.


Rektor UIN Yogyakarta Larang Festival Keadilan Berisi Kritik terhadap Pemerintah

11 Desember 2023

Acara Festival Keadilan yang menghadirkan sejumlah aktivis dan intelektual di Bento Kopi Godean, Banyurade, Gamping, Sleman, Yogyakarta, Ahad, 10 Desember 2023. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Al Makin melarang festival ini di kampus UIN dengan alasan tidak berizin. (SHINTA MAHARANI/Tempo)
Rektor UIN Yogyakarta Larang Festival Keadilan Berisi Kritik terhadap Pemerintah

Rektor UIN Yogyakarta Al Makin meminta pembatalan acara. "Bahaya," kata dia dalam pesan singkat soal alasan pembatalan itu.


Bertemu Boediono, Ganjar Bilang Diskusi Kepemimpinan hingga Pengelolaan SDM

24 November 2023

Calon Presiden Ganjar Pranowo (kiri) menyambangi kediaman mantan Wakil Presiden Periode 2009-2014 Boediono (kanan). Keduanya tampak bersalaman usai melakukan pertemuan di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat itu, Jumat, 24 November 2023. Tempo/Adil Al Hasan
Bertemu Boediono, Ganjar Bilang Diskusi Kepemimpinan hingga Pengelolaan SDM

Boediono mengatakan pertemuan bersama Ganjar hanya berbicara soal pengalamannya selama berada di pemerintahan sejak orde baru.


Sambangi Romo Magnis Suseno, Ganjar Bilang Diskusi soal Moral dan Etika

24 November 2023

Calon Presiden Ganjar Pranowo (kanan) bersama Tokoh Intelektual Franz Magnis-Suseno (kiri) memberikan keterangan kepada wartawan di Sekolah Tinggi Filsafat Driyakara, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Jumat, 24 November 2023. Tempo/ Adil Al Hasan
Sambangi Romo Magnis Suseno, Ganjar Bilang Diskusi soal Moral dan Etika

Ganjar Pranowo menganggap Romo Magnis sebagai tokoh agama dan intelektual.


Pengelola Teater Utan Kayu Pertanyakan Alasan YouTube Hapus Akunnya Setelah Diskusi Politik

10 November 2023

Penulis Ayu Utami saat membawakan sebuah lagu dalam acara peluncuran buku
Pengelola Teater Utan Kayu Pertanyakan Alasan YouTube Hapus Akunnya Setelah Diskusi Politik

Pengelola Teater Utan Kayu mempertanyakan penghapusan akun Teater Utan Kayu di YouTube. Dianggap ada muatan konten terlarang.