Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dituduh Radikal, Situs Berita Irrawaddy Diretas

image-gnews
Orang-orang menyerukan perdamaian dalam pawai perayaan Hari Internasional Perdamaian Dunia di Yangon, Myanmar, 21 September 2014. Hari Perdamaian Dunia, pertama kali ditetapkan pada 1982, yang didedikasikan untuk perdamaian dunia. REUTERS/Soe Zeya Tun
Orang-orang menyerukan perdamaian dalam pawai perayaan Hari Internasional Perdamaian Dunia di Yangon, Myanmar, 21 September 2014. Hari Perdamaian Dunia, pertama kali ditetapkan pada 1982, yang didedikasikan untuk perdamaian dunia. REUTERS/Soe Zeya Tun
Iklan

TEMPO.CO, Yangon - Kata "radikal" yang muncul di situs berita populer Myanmar, Irrawaddy, membuat situs berita itu diserang oleh peretas pada hari Kamis, 2 Oktober 2014. Peretas mengubah halaman utama The Irrawaddy menjadi halaman hitam dengan pemberitahuan tentang bertemunya ulama nasionalis, Wirathu, dengan biksu Buddha yang kontroversial di Sri Lanka.

Para peretas berasumsi Irrawaddy mendukung jihad dan muslim radikal dengan menyerang agama Buddha lewat akses "kebebasan berbicara." Pemberitahuan mereka yang kemudian diturunkan, disinyalir berasal dari Sri Lanka dan menuntut permohonan maaf kepada Bodu Bala Sena (BBS) atau Buddha.

Irrawaddy merupakan situs berita yang beroperasi selama bertahun-tahun selama kekuasaan militer, sebagai grup media yang menjalankan kerja jurnalistiknya di Thailand, dan sekarang berkantor pusat komersial di Yangon, Myanmar. Serangan cyber merupakan cara terbaru dalam serangkaian meretas untuk Irrawaddy.

Aung Zaw, editor Irrawaddy menggambarkan serangan yang diterima termasuk serangan "brutal" walaupun beliau mengatakan situs tersebut sedang diperbaiki.

Halaman Facebook Irrawaddy dibanjiri beribu surat protes dalam beberapa hari terakhir terkait dengan peringatan penindasan di Myanmar lewat protes para biksu tahun 2007. Menurut Aung Zaw, serangan cyber dan penyalahgunaan cyber dilakukan dengan terstruktur. "Jelas, mereka adalah penjahat," katanya pada AFP.

Negara dengan mayoritas pemeluk Buddha meningkat kebenciannya kepada ceramah agama dan melakukan serangan minoritas muslim dengan beberapa biarawan yang dituduh mengembuskan isu intoleransi. Sehingga hal ini memicu kekhawatiran munculnya ancaman milisi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Myanmar berada di bawah kekuasaan militer selama puluhan tahun hingga pada tahun 2011 melaksanakan reformasi yang membuka harapan negara ini pada transisi demokrasi. Namun pada 2012, negara ini mengalami beberapa serangan kekerasan agama yang mengakibatkan 200 orang tewas dan puluhan ribu warga mengungsi, terutama umat Islam. Hal ini membuat Sri Lanka dan Myanmar berbagi warisan Buddha dan punya hubungan kebudayaan yang erat.

Hubungan antara Wirathu dan BBS membuat Dewan Muslim Sri Lanka mengeluarkan peringatan "ancaman serius bagi perdamaian di tanah air kita tercinta" terhadap kunjungan biarawan Myanmar pada minggu lalu.

Sri Lanka mengalami kekerasan agama terburuk dalam sepuluh tahun terakhir. Pada Juni lalu kerusuhan di resor Aluthgama dan Beruwala menewaskan empat orang. Dalam kerusuhan tersebut, BBS dituduh sebagai penghasut, walaupun disangkal kebenarannya.

CHANNEL NEWS ASIA | INTAN MAHARANI

Baca juga:
Sruti Respati Ajak Jokowi Nyanyikan 'Ayo Ngguyu'
Tim Transisi Jokowi: Peluang Koalisi Tertutup
MS Hidayat: Kalau Reseh, Cabut Saja Insentif LCGC
Lima Usahawan Raih Danamon Awards 2014

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Militer Tuduh Pemilu Myanmar Dicurangi, Pemerintahan Aung San Suu Kyi Terancam

29 Januari 2021

Pendukung Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) memegang foto konselor Myanmar Aung San Suu Kyi ketika menunggu hasil penghitungan suara pemilu Myanmar di markas partai di Yangon, Myanmar, 8 November 2020.[REUTERS]
Militer Tuduh Pemilu Myanmar Dicurangi, Pemerintahan Aung San Suu Kyi Terancam

Militer Myanmar menuduh pemilu diwarnai kecurangan dan tidak mengesampingkan kemungkinan kudeta terhadap pemerintahan Aung San Suu Kyi


Investigasi Reuters: Cerita Pembantaian 10 Muslim Rohingya

10 Februari 2018

Ke-10 pria Rohingya yang ditangkap sebelum dibantai warga Buddha dan tentara Myanmar di Inn Din, Rakhine, Myanmar, 2 September 2017. Di antara 10 pria Rohingya tersebut merupakan nelayan, penjaga toko, seorang guru agama Islam dan dua remaja pelajar sekolah menengah atas berusia belasan tahun. Laporan pembantaian ini ditulis oleh dua wartawan yang kini diadili pemerintah pimpinan Aung San Suu Kyi. REUTERS
Investigasi Reuters: Cerita Pembantaian 10 Muslim Rohingya

Dua orang disiksa hingga tewas, sedangkan sisanya, warga Rohingya, ditembak oleh tentara.


Militer Myanmar Temukan 17 Jasad Umat Hindu, ARSA Dituding Pelaku

27 September 2017

Seorang bocah Rohingya menangis di tengah antreatn saat berdesakan untuk mendapatkan bantuan di kamp pengungsian Cox's Bazar, Bangladesh, 25 September 2017. REUTERS/Cathal McNaughton
Militer Myanmar Temukan 17 Jasad Umat Hindu, ARSA Dituding Pelaku

Militer Myanmar?kembali menemukan 17 jasad umat Hindu?di sebuah kuburan massal di Rakhine dan ARSA dituding sebagai pelakunya.


Dewan Keamanan PBB Lusa Bahas Nasib Rohingya

26 September 2017

Suasana antrean pengungsi Rohingya untuk mendapatkan bantuan di kamp pengungsian Cox's Bazar, Bangladesh, 25 September 2017. REUTERS/Cathal McNaughton
Dewan Keamanan PBB Lusa Bahas Nasib Rohingya

Dewan Keamanan PBB akan bertemu lusa untuk membahas penindasan Rohingya di Myanmar.


Myanmar Sebut Milisi Rohingya Tindas Warga Hindu di Rakhine

26 September 2017

Seorang anak pengungsi muslim Rohingya digendong ibunya saat berdesak-desakan untuk mendapatkan bantuan makanan di kamp pengungsian Cox's Bazar, Bangladesh, 21 September 2017. REUTERS/Cathal McNaughton
Myanmar Sebut Milisi Rohingya Tindas Warga Hindu di Rakhine

Pasukan militer?Myanmar mulai membuka satu persatu?tudingan?kekejaman?oleh?milisi Rohingya atau ARSA.


Pengadilan Rakyat Mendakwa Mynmar Melakukan Genosida

25 September 2017

Sidang perdana tim pencari fakta PBB untuk Rohingya di Jenewa, 19 September 2017. Yuyun Wahyuningrum
Pengadilan Rakyat Mendakwa Mynmar Melakukan Genosida

Pengadailan Rakyat Internasional menyimpulkan Myanmar melakukan genosida terhadap minoritas muslim Rohingya.


Bangladesh Bebaskan 2 Jurnalis Myanmar yang Ditahan di Cox Bazar

23 September 2017

Petugas mendata pengungsi Rohingya sebelum membagikan paket bantuan dari Indonesia di kamp pengungsian Thaingkali, Ukhiya, Bangladesh, 21 September 2017.  Bantuan kemanusiaan dari Indonesia telah sampai di Bangladesh dalam 8 kali pengiriman dengan pesawat
Bangladesh Bebaskan 2 Jurnalis Myanmar yang Ditahan di Cox Bazar

Kedua jurnalis Myanmar ini berpengalaman bekerja untuk berbagai media internasional.


Warga Hindu Ikut Jadi Korban Kerusuhan di Rakhine Myanmar  

6 September 2017

Penduduk desa Hindu berteduh di sebuah kuil di Myoma Ward Myhum Town, Myanmar. Hindu Youth Relief Group
Warga Hindu Ikut Jadi Korban Kerusuhan di Rakhine Myanmar  

Sebagian warga Hindu mengungsi ke Banglades dan tinggal berdampingan dengan warga Muslim Rohingya.


Jet Tempur Myanmar Hilang Kontak Saat Latihan

5 September 2017

Pesawat Myanmar yang hilang. Facebook/Commander in Chief Office
Jet Tempur Myanmar Hilang Kontak Saat Latihan

Satu pesawat tempur militer Myanmar hilang saat melakukan pelatihan penerbangan di wilayah selatan Ayeyarwady.


Bentrok di Myanmar, Kemenlu: ASEAN Pegang Prinsip Non-Intervensi

27 Agustus 2017

Sejumlah warga negara Amerika Serikat mengikuti parade ASEAN di Silang Monas, 27 Agustus 2017. TEMPO/Maria Fransisca
Bentrok di Myanmar, Kemenlu: ASEAN Pegang Prinsip Non-Intervensi

ASEAN mendukung Myanmar dalam proses demokrasi, rekonsiliasi, dan pembangunan di negara tersebut dengan memegang prinsip non-intervensi.