Pendemo Hong Kong Beri Cina Batas Waktu  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ribuan pengunjuk rasa tidur dijalan utama pusat keuangan saat mereka melakukan pemblokiran jalan menuntuk diadakannya pemilihan langsung di Hong Kong, 28 September 2014. AP/Vincent Yu

    Ribuan pengunjuk rasa tidur dijalan utama pusat keuangan saat mereka melakukan pemblokiran jalan menuntuk diadakannya pemilihan langsung di Hong Kong, 28 September 2014. AP/Vincent Yu

    TEMPO.CO, Jakarta - Pendemo prodemokrasi Hong Kong menetapkan batas waktu kepada pemerintah Cina untuk memberikan respons terhadap tuntutan mereka. Pengunjuk rasa meminta pemerintah Cina memberikan demokrasi secara penuh di Hong Kong untuk memilih pemimpin Hong Kong secara langsung. (Baca: Tuntut Demokrasi, 80 Ribu Pendemo Penuhi Hong Kong)

    Mengutip laporan Associated Press hari ini, para pendemo memberikan waktu hingga Rabu, 1 Oktober 2014, kepada pemerintah Cina untuk memenuhi tuntutan mereka. Itu berarti mereka akan menghabiskan satu malam lagi dalam memblokir jalan-jalan di pusat kota. (Baca: Pakai Payung, Pendemo Hong Kong Lanjutkan Aksi)

    Sebuah pernyataan singkat dari gerakan perlawanan sipil menegaskan bahwa pada 1 Oktober esok, pemimpin Hong Kong saat ini, Leung Chun-ying, harus memenuhi tuntutan mereka untuk demokrasi penuh pada 2017. Jika tidak, ia akan dipaksa mundur dari jabatannya. Pendemo juga mengancam akan "mengumumkan rencana pembangkangan sipil pada hari yang sama" jika tuntutan mereka tak dipenuhi.

    Penetapan tenggat waktu itu bertepatan dengan hari kemerdekaan Cina. Dengan hari libur nasional ini diharapkan akan lebih banyak massa yang membanjiri jalan-jalan. Pemerintah Cina dilaporkan telah membatalkan sejumlah pertunjukan kembang api akibat aksi massa ini.

    ANINGTIAS JATMIKA | AP

    Terpopuler

    ISIS Ingin Kibarkan Benderanya di Gedung Putih 
    Soal ISIS,Turki Sarankan Amerika Serang dari Darat
    PM India dan Israel Bahas Kerja Sama di New York


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.