Newsweek Sebut Laporan Pelecehan Quran Mungkin Salah

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Washington: Setelah menuai protes dan kecaman, majalah Newsweek menyatakan, laporan pelecehan terhadap Al-Quran di penjara Guantanamo, Kuba, ada kemungkinan salah. Majalah itu dalam editorialnya juga meminta maaf atas kekerasan yang terjadi.Editor Mark Whitaker menulis, "kami meminta maaf karena mungkin mendapatkan sebagian cerita yang salah. Kami juga menyampaikan simpati kepada korban kekerasan dan prajurit Amerika yang tertangkap di Timur Tengah."Dalam edisi 9 Mei 2005, Newsweek melaporkan, investigator militer Amerika menemukan bukti bahwa interogator di Kamp Tahanan Guantanamo, Kuba, menempatkan Al-Quran di kamar mandi. Interogator lalu membuang Kitab Suci itu toilet untuk menekan tahanan yang kebanyakan berasal dari Afganistan agar buka mulut. Akibat artikel ini, protes muncul di sejumlah negara. Di Afganistan, demonstrasi bahkan memakan korban jiwa belasan orang. Pemerintah dari beberapa negara juga menyampaikan keberatan. Namun, militer Amerika menyatakan tidak ada bukti yang bias memperkuat laporan Newsweek itu.Segera setelah protes meledak di mana-mana, juru bicara Pentagon Lawrence DiRita ikut "terbakar". "Orang-orang mati akibat bangsat ini. Bagaimana dia bisa dikatakan kredibel sekarang," kata dia menyebut Whitaker.Artikel tentang adanya dugaan pelecehan Quran di Guantanamo oleh Newsweek itu sebenarnya bukan yang pertama. Namun, menurut majalah itu, media massa lain hanya mengutip pengakuan para tahanan. "Kami menganggap berita kami bernilai tinggi, karena para pejabat Amerika menyatakan bahwa investigator menemukan bukti yang sama," demikian editorial majalah itu."Pejabat tingkat tinggi juga berjanji untuk terus mengusut kasus ini, dan demikian juga kami," tulis Whitaker sebelum kemudian menyampaikan permintaan maaf Newsweek. AFP

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.