Sidang Vonis Husni Mabarak Ditunda November Ini

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Presiden Mesir Hosni Mubarak. (AP Photo/Ahmed Omar)

    Mantan Presiden Mesir Hosni Mubarak. (AP Photo/Ahmed Omar)

    TEMPO.CO, Kairo - Pengadilan Kairo menunda pembacaan putusan terhadap bekas Presiden Mesir Husni Mubarak, 86 tahun, menjadi 29 November 2014. Dalam persidangan Sabtu, 27 September 2014, pengadilan menyatakan penundaan sidang disebabkan oleh banyaknya bukti-bukti yang harus dicermati.

    Seperti dilansir Al Jazeera hari ini, Sabtu, 27 September 2014, Husni didakwa melakukan korupsi dan terlibat dalam pembunuhan ratusan demonstran saat menggelar aksi menuntut dirinya mundur sebagai Presiden Mesir pada 2011. (Baca: Dakwaan Baru, Mubarak Dituduh Terlibat Penggelapan)

    Pengadilan juga menunda sidang vonis terhadap tujuh mantan petinggi kepolisian Mesir, termasuk sidang dua anak laki-laki Husni, yakni Alaa dan Gamal, yang juga dijerat dengan pasal korupsi.

    Pada persidangan pertama Agustus lalu, Husni membantah telah memerintahkan pembunuhan terhadap para demonstran. Sebelumnya, pada Juni 2012, Husni dan bekas Menteri Dalam Negeri Mesir Habib el-Adly dijatuhi hukuman seumur hidup karena gagal mencegah pembunuhan lebih dari 800 demonstran dalam aksi demo besar-besaran selama 18 hari.

    Muhammad Mursi kemudian menggantikan Husni sebagai Presiden Mesir. Namun Mursi kemudian diturunkan dari jabatannya oleh militer. Ribuan anggota dan pendukung Ikhwanul Muslimin--organisasi pendukung Mursi--dijebloskan ke penjara setelah bentrok terjadi pada Juni 2013.

    Mesir saat ini dipimpin oleh Jenderal Abdul Fattah al-Sisi, bekas petinggi militer Mesir yang terpilih dalam pemilihan presiden pada Mei lalu.

    AL JAZEERA | MARIA RITA HASUGIAN  


    Baca juga:
    Mantan Hakim MK: Peluang Uji Materi UU Pilkada 50:50

    Jokowi:Subsidi BBM Dialihkan ke Petani dan Nelayan

    Raisa, Gigi, dan JKT 48 Ramaikan Penutupan IIMS

    Ketemu Dubes Asing, Risma Kebanjiran Tawaran Join


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.