TEMPO.CO, Gaza - Hamas dan Fatah sepakat membentuk pemerintah bersama setelah berakhirnya perang di Gaza.
Seusai pertemuan dua hari di Kairo, Mesir, pejabat dari kedua kelompok itu berikrar membentuk kabinet bersatu pada Kamis, 25 September 2014. Mereka juga sepakat Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengambil alih kekuasaan di Jalur Gaza, yang selama ini dikuasai Hamas.(Baca: PBB Akan Selidiki Kejahatan Perang Israel di Gaza)
"Itu suatu keharusan untuk bergerak cepat dan menyingkirkan segala macam kendala yang dihadapi demi terbentuknya pemerintahan hasil konsensus nasional," kata Azzad al-Ahmed, ketua delegasi Fatah.
Dia melanjutkan, "Kami membicarakan pentingnya memulai rekonstruksi Gaza menyusul serangan agresor Israel pada 2009, 2012, dan 2014 terhadap Gaza."
Presiden Abbas dalam keterangannya kepada media mengatakan, dari hasil studi yang dilakukan baru-baru ini, pembangunan kembali Gaza membutuhkan dana tak kurang dari US$ 7,8 miliar atau sekitar Rp 94 triliun. Angka tersebut, menurut Abbas, juga digunakan untuk memperbaiki rumah warga sebesar US$ 2,5 miliar (sekitar Rp 30 triliun) dan perbaikan listrik US$ 250 juta (sekitar Rp 3 triliun). (Baca: Israel Serang Gaza, 1.654 Nyawa Melayang )
Menurut Al Jazeera, masalah paling berat dalam kesepakatan kedua kelompok adalah soal keamanan.
AL JAZEERA | CHOIRUL
Baca juga:
Walkout Paripurna RUU Pilkada, Demokrat Pengecut
KPK Hattrick Tangkapi Gubernur Riau
Era Pilkada Langsung Akhirnya Tamat
RUU Pilkada, SBY Pasrah dengan Keputusan DPR
RUU Pilkada, Kubu Jokowi Merasa Dibohongi Demokrat
