Dilarang Berjilbab, Atlet Basket Qatar Mundur di AG  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tim Nepal meninggalkan lapangan basket setelah tim Qatar tidak muncul di pertandingan basket putri Asian Games di Incheon, Korsel, 25 September 2014. Kepala delegasi Qatar mengatakan tim basket putri ditarik dari Asian Games setelah penyelenggara menolak pemain mengenakan jilbab. (AP/Kin Cheung)

    Tim Nepal meninggalkan lapangan basket setelah tim Qatar tidak muncul di pertandingan basket putri Asian Games di Incheon, Korsel, 25 September 2014. Kepala delegasi Qatar mengatakan tim basket putri ditarik dari Asian Games setelah penyelenggara menolak pemain mengenakan jilbab. (AP/Kin Cheung)

    TEMPO.CO, Incheon - Tim basket perempuan Qatar mundur dari perhelatan Asian Games setelah panitia menolak para pemainnya mengenakan jilbab.

    Sebelumnya, panitia pertandingan meminta para atlet basket Qatar menanggalkan jilbabnya saat akan berlaga dengan tim Mongolia pada Rabu, 24 September 2014. Namun mereka memilih mundur dari pertandingan.

    Peraturan Federasi Bola Basket Internasional (FIBA) Pasal 4.2.2. menyebutkan para pemain basket dilarang mengenakan penutup rambut atau perhiasan.

    Dengan demikian, tim Qatar juga batal bertandingan melawan Nepal yang sedianya digelar pada Kamis, 25 September 2014. "Kami memutuskan untuk tidak ambil bagian dalam kompetisi bola basket Asian Games," kata ofisial Qatar kepada kantor berita Reuters.

    Masalah jilbab telah menjadi topik besar dalam beberapa tahun ini terkait dengan keluhan atlet-altet muslim yang berlaga di berbagai pertandingan cabang olahraga. Judoka asal Arab Saudi, Ali Seraj Abdulrahim Shaherkani, pernah menghiasi berita media massa saat mengikuti Olimpiade London pada 2012. Saat itu dia berkeras mempertahankan jilbab yang dikenakannya.

    AL JAZEERA | CHOIRUL


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.