PM Inggris Bujuk Skotlandia Tolak Pemisahan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Perdana Menteri Inggris, David Cameron. REUTERS/Mian Khursheed

    Perdana Menteri Inggris, David Cameron. REUTERS/Mian Khursheed

    TEMPO.COAberdeen - Menjelang referendum Skotlandia pada 18 September mendatang, Perdana Menteri David Cameron masih terus meminta rakyat Skotlandia untuk tidak meninggalkan Inggris. Dalam sebuah pidato di Aberdeen, Cameron menggambarkan pemisahan ini akan menjadi “perceraian yang menyakitkan”. (Baca: Ratusan Ribu Warga Hong Kong Ajukan Referendum)

    Cameron juga berusaha menenangkan warga Skotlandia yang tidak menyukai dirinya dan pemerintahannya dengan mengingatkan bahwa ia tidak akan menjadi perdana menteri selamanya. “Jangan pernah berpikir, ‘Saya frustrasi dengan politik masa ini. Jadi saya akan memilih memisahkan diri dan tidak akan pernah kembali',” kata Cameron seperti dikutip dari The Telegraph hari ini. (Baca: 95,5 Persen Pemilih Crimea Ingin Gabung Rusia)

    “Jika Anda tidak menyukai saya, saya tidak akan berada di sini (jadi PM) selamanya. Jika Anda tidak suka pemerintahan ini, hal itu tidak akan berlangsung selamanya. Namun, jika Anda meninggalkan Inggris, itu bisa selamanya,” ujar Cameron hampir menangis.

    Rencana pemisahan diri dari Inggris telah disampaikan oleh Perdana Menteri Skotlandia Alex Salmond pada akhir November lalu. Dalam sebuah dokumen setebal 670 halaman, dijabarkan secara rinci berbagai hal tentang pemisahan diri, termasuk mata uang, sistem perpajakan, dan kesejahteraan rakyat.

    Dalam dokumen tersebut juga ditentukan bahwa perserikatan Skotlandia dengan Inggris yang sudah berumur 360 tahun akan ditentukan untuk berlanjut atau berakhir dalam sebuah referendum pada 18 September mendatang. 

    ANINGTIAS JATMIKA | THE TELEGRAPH

    Terpopuler
    Ratusan Warga Prancis Berjihad untuk ISIS  
    Zeus, Anjing Tertinggi di Dunia, Tutup Usia  
    Kepergok Saat Bercinta, Wanita Ini Pukuli Petugas


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.