Junta Thailand Perberat Hukuman bagi Penghina Raja

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Perdana Menteri baru Thailand Prayuth Chan-ocha, melambaikan tangan setelah mengadiri acara acara ulang tahun ke-21 pembentukan Resimen Infanteri Penjaga Ratu di Chonburi, Thailand (21/8). AP/Sakchai Lalit

    Perdana Menteri baru Thailand Prayuth Chan-ocha, melambaikan tangan setelah mengadiri acara acara ulang tahun ke-21 pembentukan Resimen Infanteri Penjaga Ratu di Chonburi, Thailand (21/8). AP/Sakchai Lalit

    TEMPO.CO, Bangkok - Pemerintah junta militer Thailand memperberat hukuman bagi siapa saja yang mengeluarkan pernyataan yang menghina atau melecehkan raja dan keluarganya. Pemimpin junta yang baru, Prayuth Chan-ocha menegaskan, pemerintahnya akan memberlakukan langkah-langkah baik hukum maupun psikologi serta teknologi komunikasi untuk melindungi kerajaan dari setiap bentuk penghinaan dan pelecehan.

    Penegasan itu disampaikan Prayuth kepada anggota Majelis Legislatif Nasional melalui televisi pada Jumat, 12 September 2014. Ini merupakan pidato pertama Prayuth sebagai pemimpin junta Thailand. (Baca:PBB Khawatirkan HAM di Bawah Junta Thailand )

    "Kami akan menggunakan langkah-langkah hukum, psikologi, dan teknologi komunikasi untuk menentang orang-orang yang tidak mempedulikannya," ucap Prayuth.

    Sejak militer mengendalikan pemerintahan Thailand pada 22 Mei lalu, Prayuth menegaskan komitmennya melindungi kerajaan. "Kerajaan merupakan pilar kunci bagi negara kami untuk menciptakan kesatuan nasional," kata Prayuth. (Baca:Jenderal Pemimpin Kudeta Jadi PM Baru Thailand)

    Amnesty International sebelumnya menyatakan, sejak kudeta Mei lalu, sejumlah orang telah didakwa dengan pasal penghinaan terhadap keluarga kerajaan. Hukum yang mengatur tentang sanksi bagi penghina raja dan keluarga Kerajaan Thailand dianggap paling berat di dunia. Setiap orang yang terbukti melanggar hukum penghinaan terhadap raja dan keluarganya dibui 15 tahun penjara.

    Pada Agustus lalu, seorang musikus berusia 28 tahun dihukum 15 tahun penjara karena status di Facebook-nya mengenai kerajaan pada era 2010 dan 2011 dianggap menghina raja.

    Baru-baru ini, seorang sopir taksi dibui selama 2,5 tahun karena pernyataannya dianggap anti-kerajaan. Sopir taksi ini dilaporkan oleh penumpangnya, seorang dosen, yang merekam pembicaraan mereka dengan alat perekam di telepon selulernya.  

    CHANNEL NEWS ASIA | MARIA RITA

    Baca juga:
    Amien Biarkan Bima Arya Dukung Piilkada Langsung
    11 Kerugian Rakyat Jika Pilkada Harus Lewat DPRD
    Jaksa Patahkan Kesaksian Mertua Anas Soal Dollar 
    Surya Paloh Temui Petinggi Partai Komunis Cina 
    PAN: Pilkada Langsung Itu Budaya Barat


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.