Ada Gas Klorin dalam Krisis di Suriah

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pejuang pemberontak menyusun peluru mortir yang telah dipoles sebelum dilakukan pengecatan di pabrik senjata di pedesaan Idlib, Suriah (9/9). REUTERS/Khalil Ashawi

    Pejuang pemberontak menyusun peluru mortir yang telah dipoles sebelum dilakukan pengecatan di pabrik senjata di pedesaan Idlib, Suriah (9/9). REUTERS/Khalil Ashawi

    TEMPO.CO, Damaskus - Organisasi internasional untuk pelarangan senjata kimia (OPCW), melaporkan tahun ini gas klorin telah digunakan dalam konflik di sebelah utara Suriah. Serangan yang menggunakan senjata kimia tersebut terjadi pada awal tahun ini di beberapa desa, di mana kelompok pemberontak bentrok dengan pasukan pemerintah.

    Seperti dilansir BBC, Rabu 10 September 2014, OPCW melaporkan bahan kimia beracun tersebut telah digunakan berkali-kali di Desa Talmanes, Al Tamanah dan Kafr Zeta. Laporan ini menyimpulkan bahwa bahan kimia beracun tersebut adalah gas klorin.

    Sebelum menyatakan bahan kimia itu adalah gas klorin, tim investigasi OPCW telah melakukan penelitian terhadap orang yang terkena gas tersebut dan respon orang itu terhadap obat yang diberikan. Kemudian diteliti juga mengenai sifat dari perilaku gas tersebut.

    Adapun laporan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Agustus 2014 menunjukkan, pemerintah Suriah telah menggunakan senjata kimia berbahaya dalam krisis yang terjadi sejak tahun 2011. Dalam beberapa tahun terakhir, Suriah telah mengirim ke luar negeri cadangan senjata kimia yang mereka miliki untuk dihancurkan. Kebijakan ini diatur di bawah perjanjian internasional.

    BBC | VIQIANSAH DENNIS

    Topik terhangat:

    Koalisi Jokowi-JK | Ahok dan Gerindra | Pilkada oleh DPRD | Haji 2014

    Berita terpopuler lainnya:
    Adem Sari, Ini Nama Pemain Bola Ganteng Asal Turki
    iPhone 6 Cuma Rp 2,3 Juta di Amerika
    Norman Kamaru, dari Artis Kini Jadi Tukang Bubur
    Jokowi Janji Akan Cukur Biaya Rapat Rp 18 Triliun


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.