Dua Aktivis HAM Hilang di Qatar  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • AP/Kin Cheung

    AP/Kin Cheung

    TEMPO.CO, Doha - Dua aktivis hak asasi manusia asal Inggris, Krishna Upadhyaya dan Ghimire Gundev, hilang sejak Ahad, 31 Agustus 2014, waktu setempat di Qatar. Krishna yang bertugas sebagai peneliti HAM dan Gundev sebagai fotografer diketahui sedang bekerja di bawah kelompok hak asasi manusia Norwegia, The Global Network for Rights and Development (GNRD).

    Seperti dilansir Al Jazeera, Jumat, 5 September 2014, keduanya berada di Qatar untuk meneliti isu imigran di negara teluk tersebut. Upadhyaya sedang meneliti keberadaan buruh asal Nepal di negara kaya minyak itu. Sebelum mereka hilang, Upadhyaya sempat menelepon temannya di Norwegia. Dia menceritakan bahwa dirinya dan Gundev dilecehkan dan diikuti oleh orang berpakaian polisi.

    Manajer GNRD menuduh dinas intelijen Qatar ada di balik hilangnya dua pegawai mereka. GNRD khawatir dengan keselamatan dua pegawai itu.

    Sementara itu, Amnesti Internasional mendesak Qatar mencari tahu keberadaan dua warga Inggris tersebut dan menjamin keselamatan mereka. Adapun laporan resmi dari Kedutaan Besar Inggris di Doha menyatakan dua warga negara mereka ditangkap oleh pemerintah Qatar dan investigasi akan segera dilakukan.

    Ancaman keselamatan dari para aktivis HAM di Qatar telah mendapat sorotan. Sejak awal tahun ini, Qatar telah berusaha meningkatkan keamanan dan penghasilan para aktivis HAM dan buruh asing di sana.

    AL JAZEERA | VIQIANSAH DENNIS

    Topik terhangat:

    Koalisi Jokowi-JK | Jero Wacik | Polisi Narkoba | ISIS | Pembatasan BBM Subsidi

    Berita terpopuler lainnya:
    Ahok: Tak Suka Sama Saya, Mau Duel? Ayo!
    Pindahkan Makam Nabi, Saudi Disumpahi Bakal Hancur
    Nama-nama Menteri Jokowi Versi Relawan


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.