Cara Pemerintah Inggris Cegah Warganya Ikutan ISIS

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Perdana Menteri Inggris David Cameron.  REUTERS/Ben Stansall

    Perdana Menteri Inggris David Cameron. REUTERS/Ben Stansall

    TEMPO.CO, London - Perdana Menteri Inggris David Cameron berencana memberlakukan larangan sementara kepada militan asal Inggris yang bergabung dengan Negara Islam Irak Suriah (ISIS). Larangan ini masuk dalam kebijakan anti-terorisme, tapi masih dalam tahap pertimbangan dan "rinciannya masih diselesaikan".

    "Pemerintah sedang mempertimbangkan berbagai langkah untuk menjaga keamanan negara dalam menghadapi ancaman dari ekstrimis Islam yang terus meningkat," kata seorang sumber dari pemerintahan kepada BBC News, Ahad, 31 Agustus 2014.

    Sumber itu mengatakan bahwa kewarganegaraan "teroris" tidak akan dicabut. Namun, mereka tidak boleh kembali ke Inggris untuk jangka waktu tertentu. (Baca: Anggota ISIS Warga Inggris Penggal Jurnalis AS)

    "Sebelumnya, kewenangan pencegahan terkait kehadiran 'teroris' di Inggris hanya berlaku untuk warga negara asing, kewarganegaraan ganda, atau warga naturalisasi," kata sumber itu. (Baca: Foley Diduga Dipenggal Milisi ISIS Asal Inggris)

    Selain larangan, pemerintah akan mencegah akses "calon pejuang" ke luar negeri dengan cara mencabut paspor mereka, terutama untuk tujuan ke Irak dan Suriah. "Kami juga mencari cara untuk menghentikan warga Inggris yang dicurigai akan menjadi teroris di luar negeri," kata sumber itu.

    Sedikitnya 500 warga Inggris diperkirakan pergi berperang ke Suriah. Ada 69 orang yang telah ditangkap saat datang ke Inggris atas dugaan keterlibatan kegiatan terorisme di Suriah.

    RINDU P. HESTYA | BBC NEWS

    Berita Lain:
    Dituduh Mata-mata, IS Penggal Kepala Penjara
    Nasib Pasukan Asal Fiji di Suriah Belum Diketahui
    Korban Ebola di Afrika Barat Mencapai 20 Ribu Jiwa


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.