Tiga Pangeran Arab ke Qatar Bahas Ancaman Teroris  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pangeran Saud al-Faisal. REUTERS/Nasser Nasser

    Pangeran Saud al-Faisal. REUTERS/Nasser Nasser

    TEMPO.CODoha - Tiga pangeran Arab Saudi terbang ke Qatar pada Rabu, 27 Agustus 2014 untuk membahas upaya mengakhiri ketegangan politik di antara negara-negara Teluk dan ancaman kelompok milisi Negara Islam (ISIS) di Irak dan Suriah.

    Ketiga pangeran Arab Saudi itu adalah Pangeran Saud al-Faisal sebagai Menteri Luar Negeri, Pangeran Khaled bin Bandar yang menjabat Kepala Intelijen Umum, dan Pangeran Mohammed bin Nayef sebagai Menteri Dalam Negeri.

    Seperti dilansir Reuters, Arab Saudi, Bahrain dan Uni Emirat Arab telah menarik duta besarnya dari Doha pada Maret 2014. Qatar dituduh tidak menyepakati perjanjian untuk tidak terlibat dalam permasalahan internal negara Timur Tengah. Sejauh ini upaya kesepakatan masih belum menemui titik temu.

    Saat ini negara-negara Teluk sedang memusatkan perhatiannya terhadap ancaman dari kelompok milisi ISIS yang menguasai beberapa kota di Suriah dan Irak dalam beberapa bulan terakhir. Arab Saudi, Bahrain, dan Uni Emirat Arab menginginkan agar Qatar menghentikan dukungan dana dan politik yang ditujukan kepada Ikhwanul Muslimin yang telah dinyatakan sebagai organisasi teroris oleh Arab Saudi.

    Qatar telah memberikan rumah kepada Youssef al-Qaradawi, seorang ulama yang terkait dengan organisasi Ikhwanul Muslimin. Kantor berita Al Jazeera Qatar juga dituduh oleh negara-negara Teluk sering mempromosikan organisasi tersebut. Namun, asumsi ini dibantah oleh mereka.

    "Qatar telah menjadi rumah dan markas bagi Ikhwanul Muslimin. Organisasi ini telah dianggap sebagai teroris dunia oleh negara-negara Arab," kata Abdullah al-Askar, Kepala Komite Urusan Luar Negeri Arab Saudi.

    Pekan lalu, menteri luar negeri dari Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Oman, Uni Emirat Arab dan Qatar telah bertemu untuk membahas isu ini. Namun, media di sana mengatakan tidak ada langkah signifikan yang bisa mereka ambil.

    REUTERS | VIQIANSAH DENNIS

    Baca juga:
    Kasus Hambalang, Eks Bos Penyidikan KPK Diperiksa
    Pembakaran Sampah Penyumbang Terbesar Polusi Udara
    Ibu Jurnalis AS Akui Kekhalifahan ISIS
    Sidang Pengadilan Ditunda Gara-gara Solar Hilang


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.