Lawan ISIS, Prancis Pasok Senjata ke Pejuang Kurdi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tank tentara Kurdish ikut melakukan penyerangan terhadap ISIS di Makhmur, Nineveh, Irak, 7 Agustus 2014. REUTERS/Stringer

    Tank tentara Kurdish ikut melakukan penyerangan terhadap ISIS di Makhmur, Nineveh, Irak, 7 Agustus 2014. REUTERS/Stringer

    TEMPO.COBagdad – Presiden Prancis Francois Hollande menyatakan akan memasok persenjataan kepada pasukan Kurdi Irak untuk melawan militan Negara Islam yang dulu lebih dikenal sebagai Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

    Menurut laporan sejumlah media Prancis yang kemudian dikutip BBC, pihak berwenang Bagdad juga sudah memberi persetujuan untuk pemasokan ini. (Baca: Hadapi ISIS, Angkatan Udara Irak Bantu Kurdi)

    Memang, pasukan Kurdi yang selama ini berjuang mengadang merajalelanya para militan Daulah Islamiyah alias ISIS, sejak beberapa lama menyatakan kewalahan dan kekurangan senjata. Pernyataan dari kantor kepresidenan Prancis menyebut langkah ini merupakan "tanggapan terhadap kebutuhan mendesak yang diungkapkan oleh para pejabat di Kurdistan."

    Tak hanya Prancis, Amerika Serikat dilaporkan juga sudah mulai memasok persenjataan kepada pasukan Kurdi yang dikenal sebagai Peshmerga ini. Pada Selasa lalu, AS juga telah mengirim 130 penasihat militer tambahan ke kawasan Kurdi. (Baca: Inggris Puji Langkah AS Gempur Basis ISIS)

    Menurut pernyataan seorang pejabat pertahanan AS, misi AS di Irak hanya sebatas menangani masalah kemanusiaan. Mereka tidak akan terlibat dalam pertempuran yang terus memaksa ribuan warga Irak mengungsi ke tempat yang lebih aman.

    ANINGTIAS JATMIKA | BBC

    Berita Lain
    Terdesak ISIS, Etnis Yazidi Mengungsi ke Suriah
    Ogah Lawan ISIS, Amerika Kirim Tentara ke Irak
    Filipina Tangkap Jenderal Penculik Aktivis


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.